Irfan Syarif (pegang microphone) saat berorasi menuntut PI migas blok Sebuku (dok: masalembo.com)
MAJENE, MASALEMBO.COM - Sebagai tindak lanjut dari gerakan perjuangan dana bagi hasil (DBH) saham Participasing Interest (PI) minyak dan gas (migas) blok Sebuku, Aliansi Masyarakat Majene (AMM) menyatakan sikap terhadap kabar komitmen pemerintah pusat membagi DBH 50 persen ke Pemkab Majene dari alokasi saham PI 5 persen untuk Provinsi Sulbar.
Inisiator gerakan AMM Irfan Syarif kepada wartawan media ini mengatakan, pihaknya menyambut gembira kabar tersebut. Ia mengaku telah memperoleh informasi dari pihak Pemkab Majene, usai pertemuan Bupati H. Fahmi Massiara dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini, Selasa (3/7) di Istana Wapres.
"Ini menjadi kabar gembira buat kita masyarakat Majene, untuk itu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Majene, komitmen pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat Majene akan kita kawal terus," kata Irfan, Selasa malam.
Dikatakan, kedepan bila pembagian DBH saham PI blok Sebuku benar-benar terelealiasasi, AMM tetap akan mengawal agar impian rakyat Majene untuk alokasi DBH tersebut dapat terwujud maksimal.
"Alokasi itu seperti pendidikan, kesehatan. Kita tidak ingin ada lagi masalah-masalah BPJS, kita ingin agar rumah sakit Majene paling tidak sama dengan Rumah Sakit Regional Mamuju," tegas Irfan.
Selain itu, alumnus UMI Makassar ini berharap, masyarakat Majene tidak lagi tidak lagi dihadapkan pada masalah-masalah pelayanan dasar, seperti KTP dan Kartu Keluaraga. "Ya, selama ini kan pengurusan KTP, KK berpusat di Capil, kita harap kedepan bisa di kecamatan," ucap Irfan. (har/red)