Genap 15 Tahun, Angka Harapan Hidup Sulbar Masih yang Terendah

On Sabtu, September 21, 2019

MASALEMBO.COM

Ilustrasi harapan hidup (kompas.com)


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Provinsi Sulawesi Barat kini genap 15 tahun. Hari Ulang Tahun Provinsi ke 33 RI ini kembali akan dirayakan Minggu (22/9/2019) besok. Berbagai event digelar guna menyemarakkan HUT provinsi yang tengah mengusung tagline maju-malaqbi ini. 

Namun sayang, di balik euforia HUT Sulbar ke 15, masih banyak ketertinggalan provinsi yang sah berpisah dari Sulawesi Selatan pada 22 September 2004 ini. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satunya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional tahun 2018, Provinsi Sulbar masih menempati posisi terendah AHH. Posisi buncit ini berturut-turut diraih Sulawesi Barat sejak 9 tahun terakhir. Bahkan angka harapan hidup Sulbar tahun 2018 sebesar 64,58 persen masih jauh di bawah angka nasional 71,20 persen. 

Per tiga tahun terakhir posisi Sulbar tak berubah paling terendah dari 34 provinsi, meski nilai AHH sedikit mengalami kenaikan. Data menunjukkan di tahun 2017 AHH Sulbar yakni 64,34 persen sedikit naik dari AHH sebelumnya 64,31 tahun 2016 dan 64,22 tahun 2015. Angka-angka ini belum bisa menyamai Provinsi Papua dengan AHH 65,36 dan Papua Barat AHH 65,66 persen.

Angka Harapan Hidup menurut BPS adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga, pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Ancaman Gizi Buruk

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. AHH di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. 

Angka Harapan Hidup juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup yaitu: faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. 

Khusus faktor kesehatan, Provinsi Sulbar memang memiliki catatan buruk. Adalah tingginya kasus gizi buruk beberapa tahun terakhir.

Sejumlah kasus terkait stunting, wasting dan gizi buruk kerap ditemukan di Sulbar. Yang terakhir adalah kasus Fauzan dan Fauzin, balita kembar yang dilaporkan mengalami masalah gizi. Kedua balita asal Dusun Ganno, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju ini ditemukan warga pada Kamis 4 September 2019. Warga yang menemukan lalu melapor ke bupati Mamuju Habsi Wahid.

Baca: Fauzan dan Fauzin, Bayi Kembar Penderita Gizi Buruk di Mamuju

Catatan kasus masalah gizi lainnya pada Maret 2018 lalu. Seorang balita Cahya Wulandari, penderita hidrosefalus yang juga mengalami stunting (kurang gizi kronis) meninggal dunia. Menurut, Rhena, aktivis Nasyiatul Aisyiah di Mamuju, Cahya meninggal dunia usai dirawat di salah satu Rumah Sakit di daerah ini. Ia sempat dirujuk ke Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk berobat. Sayang penanganan warga Kelapa Tujuh Mamuju ini sudah terlambat.

Baca: Gizi Buruk, Ancaman Serius Masa Depan Sulawesi Barat

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty terkait gizi buruk di Sulbar mengatakan, angka ini cukup tinggi. Prevalensi 38,2 persen dari standar toleransi WHO sebesar 20 persen pada penduduk umumnya. "Sementara prevalensi stunting sebesar 40 persen," kata Hikmawatty, 4 Maret 2018 lalu saat berkunjung ke Mamuju.

Catatan Hikma setelah berkeliling mengunjungi sejumlah tempat dan penyandang stunting (anak tubuh pendek) dan wasting (anak tubuh kurus) di Sulbar, rupaya ada indikasi pembiaran terhadap pemenuhan hak-hak gizi anak. Karena fakta yang ia temukan akses anak ke pelayanan kesehatan kadang masih sulit.

"Pasien atau korban (gizi buruk) tidak paham bagaimana harus mengurus itu (kartu JKN). Institusi-institusi terkait saya lihat sebenarnya memiliki keinginan untuk membantu tetapi tertahan oleh pemahaman bahwa saya kan tugasnya begini, saya tidak begitu,” ucap Hikma, ditemui wartawan masalembo.com di kantor Dinas Sosial Mamuju, Maret 2018.

Sedana dengan Hikma, akademisi yang juga analis ekonomi Syarkawi Rauf menilai ada masalah managerial pelayanan kesehatan di Sulbar. Indikator yang paling mudah dilihat kata Syarkawi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari angka harapan hidup. 

"Jika kita lihat data BPS, Sulbar memang selalu paling di bawah, saya lihat di sana (Sulbar) sangat terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang baru terbentuk misalnya Gorontalo," ujar Syarkawi, Sabtu (21/9/2019).

"Persoalan gizi buruk, masih banyak kita temukan, ada tiga komponen utama IPM, salah satunya angka harapan hidup, di Sulbar relatif rendah, terlambat," sambungnya.

Syarkawi mengatakan, pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat masih jauh dari kondisi ideal. Dia menjelaskan indikator sederhana yang bisa dilihat adalah rasio penduduk dan jumlah dokter di Sulawesi Barat. "Kalau idealnya per seribu penduduk ada satu dokter, jadi jika misalnya penduduk Sulbar ada 800 ribu maka 800 dokter di sana," ucap mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI ini melalui telepon.

Dikatakan, jika tak mampu memenuhi satu dokter per seribu jumlah penduduk, maka paling banter satu dokter per 2.500 jumlah penduduk. Artinya Sulbar butuh minimal 250 sampai 300 dokter. "Tapi saya kira angka itu (jumlah dokter) tidak cukup di Sulbar saat ini," kata alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar ini. 

Syarkawi menegaskan, angka harapan hidup di Sulbar hanya bisa diperbaiki dari sistem managerial pemerintah. Salah satu faktor utama ialah ledearship atau kepempimpinan. "Jadi baik bupati maupun gubernurnya yang harus diperbaiki adalah managemennya," ucap pakar ekonomi asal tanah Mandar ini.

Kata dia, dimana-mana perbedaan daerah yang maju dengan yang terbelakang adalah di kepemimpin. "Itu bukan saya yang bilang, ahli kepemimpinan yang bilang bahwa antara daerah maju dan daerah terbelakang perbedaannya ya di manajemen. Tata kelolah yang baik makanya maju. Yang satunya undermenej tidak dikelola dengan baik maka terbelakang," pungkasnya. (har/red)

comments