Bupati Habsi Wahid (kiri) berbincang dengan tim Komite I DPD RI. (Foto: Humas Setda Mamuju)
Hal tersebut dengan gamblang disampaikan Habsi di sela kegiatan makan malam bersama Komite I DPD RI di Galeri Sapota Rujab Bupati Mamuju, Senin, 2 Desember 2019.
Dalam kegiatan yang sebelumnya tidak terjadwal itu, Bupati Habsi menyampaikan harapannya kepada Ketua Tim Djafar Alkatiri yang hadir didampingi anggota DPD RI Almalik Pababari, Ahmad Bastian SY, Abdurrahman A. Bahmid dan Abdul R.Thaha.
Bupati Habsi di kesempatan itu meminta agar usulan yang telah disampaikan sejak 2014 tersebut dapat direalisasikan minimal dengan merubah status Kabupaten Mamuju menjadi Kota tanpa harus memunculkan daerah otonomi baru (DOB). Bupati mengaku, telah menyadari upaya pembentukan DOB tentu masih akan terkendala dengan adanya moratorium yang hingga sekarang masih belum dicabut.
Menjelaskan pandangannya soal status Mamuju jika menjadi Kota, Habsi mengurai akan sangat banyak manfaat yang ditimbulkan jika benar Mamuju yang memang adalah ibu kota Provinsi Sulbar dapat berstatus kota. Diantaranya percepatan pembangunan dapat dilakukan karena alokasi penganggaran yang saat ini masih dioptimalkan menyentuh kepelosok dapat dikonsentrasikan ke kota.
"Bayangkan saat ini anggaran APBD kita sekitar 1,1 triliun dialokasikan ke sektor wajib (mandatory spending) kesehatan 10 persen, pendidikan 20 persen, ADD 10 persen, dan infrastruktur 25 persen, maka kesisahan anggaran akan habis terserap ke gaji, sehingga kita masih kesulitan mengalokasi pembangunan ke sektor lain. Olehnya jika telah terbentuk jadi kota maka konsentrasi akan terbagi, pemerintah kota akan fokus membiayai pembangunan sektor perkotaan," kata Habsi.
Di sisi lain kata lanjutnya, dengan adanya status sebagai kota tentu akan menjadi daya tarik terhadap investasi yang akan masuk dan pada akhirnya akan dapat mempercepat pembangunan demi kepentingan masyarakat banyak.
"Terlepas dari apapun, ini demi kepentingan masyarakat banyak," pungkasnya.
Menanggapi hal itu ketua Tim Komite I DPD RI Djafar Alkatiri mengaku meski bukan satu-satunya di tanah air sebagai ibu kota provinsi yang belum berstatus kota, namun legislator asal Menado ini meyakini Mamuju akan segera menjadi kota. Pasalnya, hampir dari semua aspek daerah yang dipandangnya sangat mirip dengan konstruksi Manado ini telah memenuhi segala persyaratan. "Tinggal bagaimana mempersiapkan pra syarat agar bisa jadi kota, dan ini akan segera kita dorong ke Kemendagri, pembentukan kota ini tidak terlalu banyak syarat seperti membentuk DOB, jadi saya hakkul yakin Mamuju akan bisa jadi kota," ucap Djafar.
Djafar menilai upaya ini juga tidak terlepas dari semangat anggota DPD RI asal Sulbar Almalik Pababari yang pada setiap kesempatan selalu menyuarakan upaya pembentukan Kota Mamuju. (hms/red)