Darurat Kekerasan Seksual, APPM: DPR Jangan Tidur

On Selasa, Februari 04, 2020

MASALEMBO.COM


MAJENE, MASALEMBO.COM - DPR Jangan Tidur. Kalimat tersebut merupakan salah satu tulisan poster demonstran Aliansi Pergerakan Perempuan Majene (APPM).

APPM menggelar unjuk rasa, Senin (03/02/2020). Unjuk rasa digelar tepat di Monumen Pahlawan Majene.

Mereka menuntut, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) segera disahkan. 

Jenderal Lapangan Teni Prayogo Putri mengatakan, unjuk rasa ini dilatarbelakangi oleh sejumlah kekerasan seksual yang terjadi di Sulbar. Teni mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, kasus kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan dan anak terus bermunculan. 

Beberapa kasus yang paling menuai sorotan yakni pemerkosaan anak 11 tahun oleh pelaku yang berumur 57 tahun di Pasangkayu, kasus pelecehan seksual terhadap 15 siswa oleh oknum guru agama di Kecamatan Kalukku, pembunuhan istri oleh suaminya sendiri di Polman dan seorang siswi SMP yang diperkosa oleh ayah kandung, kakak kandung dan sepupu di Mamasa.

"Itu baru kasus yang dilaporkan ke kepolisian, sedangkan tiap 1 jam, sekitar 2 hingga 3 perempuan atau anak menjadi korban," tutur Teni. 

Teni menyayangkan kinerja DPR yang dinilai sangat lamban. Pasalnya, sejak RUU-PKS diajukan awal tahun 2017 dan menjadi salah satu program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2018, pembahasan RUU ini terkesan jalan di tempat.

"DPR jangan tidur, mau berapa korban lagi baru disahkan," tandasnya. 

Usai melakukan orasi di Tugu Pahlawan, demonstran kemudian menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene. 

Setelah beberapa menit menyampaikan orasi di Depan Gedung DPRD, demonstran kemudian diterima oleh perwakilan Anggota Dewan Majene, Budi Mansyur. 

Dalam audiensinya, selain tuntutan utama pengesahan RUU-PKS, demonstran juga menyampaikan tuntutan lainnya. Salah satunya mendorong kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Majene dengan memassifkan sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta memaksimalkan fungsi rumah perlindungan anak (rumah aman). 

Menanggapi hal tersebut, Budi Mansyur yang juga merupakan Sekreteris Komisi III DPRD Majene menjelaskan, tuntutan RUU-PKS merupakan tuntutan nasional yang menjadi tugas DPR pusat.

"Ini adalah ranah pusat, yang jelas kami akan terus berkordinasi melalui jalur partai," ujar Budi Mansyur. 

Terkait tuntutan kinerja DPP-PA, Budi mengaku akan membahas bersama anggota dewan lainnya. Olehnya itu, ia meminta APPM bekerjasama dengan Komisi III DPRD Majene untuk mengawal tuntutan atas kinerja DPP-PA dalam sidang yang akan digelar 25 Februari mendatang. 

APPM Majene merupakan gabungan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, diantaranya RAKYAT KUASA, LMND, SENAT BANGSA, GMNI, GMKI, IMM, KOHATI dan LSUP serta beberapa organisasi daerah lainnya. 

Selain di Majene, aliansi perempuan di tiga kabupaten lainnya juga menggelar unjuk rasa dengan tuntutan yang sama. Tiga kabupaten itu, yakni Mamasa, Polewali dan Mamuju. (Misbah Sabaruddin)

comments