Haeruddin Anas (Dok Masalembo.Com)
Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Sulbar Haeruddin Anas mengatakan, lockdown sepenuhnya adalah kebijakan Pemerintah Pusat. Bahkan, Presiden Jokowi mengancam akan memberi sanksi bagi daerah yang berani melakukan lockdown.
"Yang dilakukan (Pemprov Sulbar) adalah pembatasan, dengan pembatasan maka memudahkan petugas melakukan pengawasan," kata Haeruddin via pesan elektronik WhatsApp, Sabtu (28/3/2020).
Haeruddin menjelaskan, kebijakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar untuk menutup perbatasan antar provinsi bukanlah lockdown, melainkan pengamanan wilayah.
"Tidak ditutup 24 jam, angkutan logistik dan BBM tetap jalan. Meski demikian pemberlakuan protokol kesehatan terhdap semua yang lewat," terangnya.
Kata dia, aturan lockdown adalah kewenangan Pemerintah Pusat sehingga Pemprov Sulbar meminta dukungan masyarakat agar setiap orang yang masuk wilayah Sulbar dilakukan pengawasan ketat di perbatasan.
Kadis mencontohkan, pengamanan wilayah dilakukan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan beberapa daerah lain di Indonesia. Disana (Tegal), jalan kabupaten ditutup sementara jalan provinsi tidak tertutup. Demikian juga di jalan nasional tetap dibuka.
"Di Sulbar kita sudah menyampailan surat ke Menteri Perhubungan untuk pembatasan pergerakan orang sesuai surat gubernur," tutur Anas.
Seperti diketahui, sejak kemarin hingga tadi malam, para petugas kepolisian dan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 melakukan pengawasan ketat di perbatasan Provinsi Sulbar dan Sulsel di Paku Kabupaten Polman. Petugas bahkan menutup akses masuk untuk kendaraan kecuali pengangkut Bakan Bakar Minyak (BBM) dan logistik mobil ekspedisi.
Namun pantauan tadi pagi, akses dari dan menuju Polman Sulawesi Barat kembali terbuka. Pihak keamanan setempat mengatakan, untuk sementara diberlakukan sistem buka tutup. Pada pukul 22.00 - 06.00 Wita akses ditutup penuh dan Pukul 06.00 - 22.00 Wita kembali dibuka. (*)
Laporan: Tim Masalembo.com
Editor: Harmegi Amin