Pemprov Sultra Caplok Tanah, Stadion Lakidende Kendari Terancam Dieksekusi

On Tuesday, April 21, 2020

MASALEMBO.COM

Foto waktu eksekusi penyitanah tanah di kawasan stadion Lakidende Kendari. (Edison S)


KENDARI, MASALEMBO.COM - Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari Nomor: 66/Pdt.G/2008/PN.Kdi, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tenggara (Sultra) Nomor: 41/Pdt/2009/PT.Sultra, putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) Nomor: 1558 K/Pdt/2010 dan putusan Peninjauan Kembali (PK) MA RI Nomor: 770 PK/Pdt/2012 yang memenangkan penggugat dalam hal ini ahli waris sebidang tanah di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari (dahulunya Desa Wua-wua, Kecamatan Mandonga), Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas tanah 12.600 meter persegi dan masuk dalam areal Stadion Lakidende Sultra, maka dari itu ahli waris melalui yang telah dikuasakan sepenuhnya akan melaku permohonan eksekusi pembongkaran stadion.

Hal ini diungkapkan oleh pemegang surat kuasa, Andi Malik, yang juga salah satu ahli waris saat diwawancarai, Senin (20/4/2020).

"Dalam waktu dekat ini sebagai ahli waris yang diberikan kuasa sepenuhnya, saya akan melakukan permohonan eksekusi pembongkaran Stadion Lakidende," ungkapnya.

Andi Malik juga menegaskan, sejak keluarnya putusan PK dan hingga pelaksanaan sita eksekusi, tidak ada upaya dari tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk melakukan pendekatan dan atau pembayaran akibat kerugian serta upaya penawaran pembebasan lahan yang telah menjadi objek perkara dan telah dikuasai beberapa tahun oleh Pemprov Sultra.

"Hingga saat ini pihak kami tidak pernah dihubungi oleh tergugat. Dan bila ada berita yang menyatakan tergugat telah melakukan komunikasi dan berniat baik atas persoalan ini, semua itu tidak benar (hoaks)," tegasnya.

Sekedar diketahui, dalam perkara sengketa lahan tersebut, Pemprov Sultra sebagai tergugat menyatakan kepemilikan tanah tersebut berlandaskan sertifikat hak pakai No 160 Tahun 1989. Sementara penggugat atau ahli waris melampirkan bukti-bukti surat kepemilikan yang berlandaskan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sultra Tanggal 27 Desember 1971 No: 50/UH-IB/4/1971 dan SK Gubernur No: 9/HM/1972 serta berdasarkan Keputusan MA RI tanggal 20 Juni 1986 Nomor: 123 K/Pdt/1985 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga dari hal di atas dapat diduga tergugat dalam hal ini Pemprov Sultra telah mencaplok tanah milik penggugat. Sehingga Pemprov Sultra diminta pembebasan dengan pemberian ganti rugi atau jual beli atas tanah milik penggugat yang telah dilakukan oleh tergugat (Pemprov Sultra, red) kepada Hj Saenab tidak sah dan melawan hukum. (*)

Laporan: Edison
Editor: Tim Masalembo.com

comments