Webinar digelar, Senin 11 Mei 2020 siang ini digagas FISIP Unsulbar sebagai respon atas upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di Sulawesi Barat.
Menurut Ketua Panitia Ika Novitasari, kegiatan webinar ini penting mengingat Indonesia khususnya Sulawesi Barat saat ini sedang menghadapi peningkatan kasus Covid 19. "Seminar virtual ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya," ujar Ika.
Ika menjelaskan webinar ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah di berbagai permasalahan dan strategi kebijakan yang kedepan perlu ditindaklanjuti.
Kata dia, saat ini pemerintah Sulawesi Barat dan seluruh masyarakat bahu-membahu melawan penyebaran Covid 19 yang semakin bertambah. Di sisi lain menurut Kadinkes Sulawesi Barat, pemerintah telah bekerja dengan sekuat tenaga dengan menyiapkan SDM spesialisasi penyakit dan rumah sakit untuk dan ruangan isolasi selama merawat pasien Covid 19.
Anggota DPR RI Andi Ruskiati Ali Baal di kesempatan ini menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk penguatan koordinasi antar pusat dengan daerah bermitra dengan berbagai instansi guna memberikan dukungan perlengkapan dan disribusi peralatan yang dibutuhkan di rumah sakit. Pemerintah juga terus mengawal pembagian bantuan dan sembako yang disalurkan kepada masyarakat terdampak.
"Koordinasi terkait bantuan kepada masyarakat saat ini terus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Kadis Sosial bahwa pemerintah telah mengeluarkan tiga program, diantaranya PKH, bantuan sosial tunai dan bantuan non tunai," kata Ruskati.
Olehnya itu kata dia, pemerintah dan juga relawan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk berpartsispasi terkait kesadaran masyarakat akan wabah Covid 19.
Rektor Unsulbar Aksan Djalaluddin di kesempatan ini menilai, berbagai langkah memang telah dilakukan pemerintah. Namun masih ada kendala dikarenakan kesadaran masyarakat juga masih kurang. Sehingga kata dia, kasus masih terus terjadi. Aksan mengatakan, koordinasi mesti lebih diperkuat antara pemerintah provinsi, kabupaten hingga tingkat desa.
"Pengawasan pada level desa sangat penting untuk melaporkan warga yang datang dari luar daerah sehingga diharapkan pemerintah desa menyiapkan karantina bagi masyarakat yang datang dari luar," ujarnya.
Langkah ini pun dibenarkan oleh Ajbar (anggota DPD RI). Ia mengatakan, pemerintah belum terlambat untuk mencegah penyebaran Covid 19 akan tetapi harus tegas dan disiplin untuk mengawasi lalu lintas di perbatasan. Dimana setiap orang yang masuk ke wilayah Sulbar maka perlu dikarantina 14 hari tanpa pandang bulu.
"Ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa ketika ingin keluar atau masuk maka mereka mesti dikarantina 14 hari. Tentu ini akan membuat masyarakat berpikir untuk keluar atau masuk ke Sulbar," ujar Ajbar.
Menurut mantan anggota DPRD Sulbar ini karantina bagi warga yang masuk ke wilayah Sulbar sangat penting untuk memutus rantai sebaran kasus Covid 19. Tetapi, koordinasi antar pemerintah hingga level desa penting untuk menyiapkan fasilitas karantina hingga diharapkan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah bisa efektif.
Sementara itu, anggota DPRD Sulbar Syahrir Ramdani mengatakan, pemerintah Sulbar telah menghadapi Copvid-19 dengan melakukan relokasi anggaran agar langkah-langkah yang telah dirumuskan dapat segera megatasi sebaran kasus. Akan tetapi menurutnya memang membutuhkan waktu dan tenaga sehingga dengan bahu-membahu mengahapi kasus ini dengan solidaritas dan integritas sangat diperlukan.
Sedangkan ketua AJI Kota Mandar Ridwan Alimuddin belum melihat aksi yang tanggap untuk masyarakat dari zona merah. Bahkan menurutnya berbagai informasi kasus yang beredar di masyarakat bukan dari pemerintah bahkan informasi yang dirilis masih keliru sehingga keresahan di masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam mencegah sebaran kasus. Ridwan juga mengatakan pemerintah semakin diharapkan dapat meningkatkan penjagaan di zona merah yang saat ini belum ada penjagaan yang ketat sehingga aktifitas di zona merah masih terus terjadi.
Kedepannya dari berbagai permasalahan yang ada menurut Muhammad, untuk menanggulangi Covid 19 berbagai startegi kebijakan diperlukan untuk sinergitas kebijakan nasional dan daerah. Diantaranya penyusunan kebijakan yang terukur terkait kebijakan sosial, politik, ekonomi, kesehatan, keamanan dan trasportasi. Pemerintah juga perlu menyediakan data pemetaan mayarakat terdampak dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat dan relawan agar bantuan dapat tepat sasaran demi menjaga kepercayaan publik.
"Pemerintah juga dihimbau menyediakan kanalisasi pengaduan dan SOP yang jelas terkait bantuan program untuk menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran. Dalam hal ini pemerintah perlu menduplikasi SOP program LAPOR yang telah diinisiasi pemerintah pusat," ujar Muhammad.
Scara umum, sejauh ini kata Muhammad, pemeritah cukup melakukan langkah-langkah penjagaan ketat di setiap perbatasan.
Terkait isu PSBB secara umum narasumber melihat bahwa diperlukan langkah dan analisis dan kajian yang lebih mendalam karena PSBB itu harus penuh pertimbangan. Daerah seperti Makassar yang telah menerapkan PSBB membutuhkan waktu menerapkan kebijakan itu, sehingga sejauh ini taati dulu langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah. (*)
Sumber: Rilis FISIP Unsulbar
Editor: Harmegi Amin