https://rajaview.id/l1zfvR2Icz3Zr9hvg4vbpSO76Foy6i8uVNn6HXHq

Hot News

Pemprov-Kejati-BPKP Sulbar Teken MoU Pendampingan Dana Covid-19

On Tuesday, May 12, 2020

MASALEMBO.COM

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Kajati dan Kepala BPKP melakukan penandatanganan MoU tentang pendampingan refocusing dan pelaksanaan dana Covid-19. (Foto: Kominfo Sulbar)


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Dalam rangka kesepahaman bersama penggunaan dan pengalokasan dana refocusing Covid-19, Pemprov Sulbar bersama Kejaksaan Tinggi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melakukan penandatangan MoU pendampingan dana penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 Mei 2020.

"Saya sangat bersyukur kita tidak termasuk ke dalam daerah yang dievaluasi terkait pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat," kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada acara tersebut.

Ia juga mengatakan, pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman tentang pendampingan refocusing dan pelaksanaan dana penanggulangan dan pencegahan Covid-19 bersama Kejaksaan Tinggi Sulbar dan BPKP, tentunya untuk memastikan langkah-langkah penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Barat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Saya berharap kepada Kejaksaan Tingginggi Provinsi Sulawesi Barat dan BPKP Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat melakukan pendampingan kepada kami, dan mengawal pelaksanaan penanganan Covid-19 di Sulawesi Barat ini," ucap Ali Baal.

Terkait pencegahan Covid-19,  Ali Baal mengimbau seluruh masyarakat Sulbar untuk melakukan pola hidup sehat, dan selalu menjaga kebersihan serta tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kepanikan, tetap berolahraga dan minum vitamin secukupnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Darmawel Aswar dalam acara tersebut juga mengatakan, bahwa berdasarkan instruksi pimpinan pusat kepada Kejati Sulbar untuk segera melakukan koordinasi dan menetapkan MoU dengan Pemerintah Provinsi.

"Pimpinan kami menginginkan adanya keterikatan antara Pemerintah Provinsi Sulbar dalam hal ini penyedia anggaran, dan BPKP sebagai pengawas," kata Darmawel.

Ia juga mengatakan, bahwasannya arahan ini akan menjadi sesuatu yag merubah perspektif Kejaksaan, dalam hai ini Kejaksaan akan memberikan pendampingan dan memberikan bantuan hukum serta memberikan pertimbangan hukum.

"Saya tidak mengharapkan adanya kesalahan di tengah jalan, yang artinya akan menjadi suatu blunder bagi kami di Kejaksaan. Ketika misalnya realokasi sudah ditetapkan dan telah dilakukan pembelian-pembelian dan kami baru diminta di pertengahan hal tersebut sangat membahayakan," ujar Darmawel.

Darmawel melanjutkan, sesuai dengan perintah jaksa agung bila ada yang mencoba menyalahgunakan anggaran Covid-19, pihaknya diperintahkan untuk menuntut dan menghukum orang tersebut seberat-beratnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Sekprov Muhammad Idris DP, Danrem 142 Tatag, Kolonel Firman Dahlan dan sejumlah pimpinan OPD terkait. (Adventorial)



comments