Bupati Majene Lukman (kanan) dengan Kadinkes dokter Rahmat Malik [Humas Setda Majene/dok]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Upaya menggenjot capaian pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Majene untuk sektor pelayanan publik, meliputi ASN, TNI- Polri, dan pegawai swasta cukup membuahkan hasil. Dari data capaian 14 persen sebelumnya, hingga kini telah mencapai 28 persen. Hal tersebut terungkap saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Kabupaten Majene, Kamis 6 Mei 2021 di Ruang Pola Kantor Bupati Majene.
Kepala Dinas Kesehatan dokter Rahmat Malik melaporkan, meski kondisi target untuk sektor pelayanan publik belum 100 peresen, namun peningkatannya cukup signifikan. Khusus untuk ASN Pemkab Majene, mantan Direktur RSUD itu berharap baik bupati maupun pimpinan OPD agar kembali mengintervensi ASN yang masih enggan divaksin. Pasalnya masih ada ASN yang beralasan macam-macam untuk tak mengikuti vaksinasi COVID-19.
"Macam-macam alasannya ASN. Pimpinan OPD harus membantu program tersebut agar terlaksana," ucapnya dokter Rahmat.
Atas hasil tersebut Bupati Majene Lukman mengapresiasi kinerja dari tim kesehatan, terlebih informasi terkahir dari jubir COVID-19 di Majene telah berada di sona zero. Bupati berharap tidak ada kasus baru lagi. "Semoga tidak ada kasus baru. Ini semua berkat kerjasama kita yang bagus, dan dukungan berbagai unsur," katanya.
Lukman juga menyinggung surat edaran bupati terkait penundaan pembayaran TPP bagi yang belum divaksin. Kata dia, itu adalah inovasi yang harus dilakukan dan kelak akan bernilai. "Pada saatnya persolan Covid di Indonesia akan dicari dimana Majene melakukan inovasi bukan cari sensasi atau cari muka," kata Lukman.
Bupati lalu mewarkan akan kembali melanjutkan menunda pembayaran TPP bagi ASN yang enggan mengikuti vaksinasi. Hampir semua yang hadir menyatakan setuju, bahwa TPP ASN tak akan dibayarkan jika mereka tak melakukan vaksin.
Tampak hadir pada pertemuan evaluasi vaksinasi itu para pimpinan OPD, Camat dan sekertaris Camat. Rencananya jika tahap kedua untuk ASN selesai selanjutnya akan menyasar tenaga kontrak dan sukarela. (Hr/Red)