Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dinas Pendidikan, wali murid dan Komisi III DPRD Majene, Senin, 9 Agustus 2021 di gedung DPRD Majene. [Irwan/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Dinas Pendidikan Majene, Sulawesi Barat sesungguhnya siap membuka pembelajaran tatap muka di sekolah. Tapi, hingga saat ini belum ada rekomendasi dari Satgas COVID-19 Pemda Majene.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Majene, Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya selalu siap membuka sekolah untuk tatap muka ketika sudah zona hijau dan ada rekomendasi dari satgas Covid-19.
"Kami selalu siap untuk membuka sekolah ketika sudah ada rekomendasi dari Satgas Covid-19 yang memperbolehkan sekolah tatap muka," kata Iskandar di gedung DPRD Majene, Senin, 9 Agustus 2021.
Di tempat sama, Satgas Covid-19 Ilhamsyah memaparkan bahwa memang kondisi Covid-19 Majene saat ini mengalami trend peningkatan. Ia menyebut bahwa dalam regulasi hanya daerah level 2 yang bisa membuka sekolah.
"Hanya daerah level 2 yang bisa memberlakukan tatap muka, sedangkan Majene masih level 3," terang Ilhamsyah.
Sebelumnya sejumlah wali murid melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Majene.
Ketua Komisi III Muhammad Safaat berjanji akan menindaklanjuti permasalahan ini. Ia juga menyampaikan rasa prihatin terhadap kondisi pendidikan di masa pandemi saat ini yang sangat sulit. Anak-anak dipaksa melakukan pembelajaran online sedangkan sejumlah prasarana tidak memadai.
"Melalui komisi III kita akan melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap persoalan ini, kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya" janji Safaat.
Juru bicara Aliansi Wali Murid Peduli, Awaluddin Hady menambahkan Pemda dan DPRD harus serius memikirkan persoalan ini. Karena sudah hampir dua tahun anak-anak mengalami persoalan ini harus ada intervensi serius dari pihak pemerintah.
Ia membeberkan sejumlah fakta miris selama anak-anak mengikuti pembelajaran online. Seperti anak yang sudah mulai bosan sehingga beralih ke game juga tidak semua orang tua mampu menyediakan sarana pembelajaran online misalkan kuota internet.
"Kita berharap pemerintah tidak diskriminatif terhadap bidang pendidikan, kasian anak-anak kita," ungkap Awaluddin.
Juga menekankan agar Dinas pendidikan punya perencanaan matang ketika pembelajaran harus tetap dilakukan secara online. Harus ada SOP bagaimana pembelajaran di daerah yang tidak ada sinyal misalkan.
Mau online tidak bisa karena tidak ada sinyal mau tatap muka juga tidak bisa karena alasan Porokes.
Sejumlah anggota Komisi III turut hadir dalam pertemuan tersebut. (Wan/Red)