Suasana rapat Banggar DPRD Majene dengan TAPD [ist/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Majene kembali menggelar rapat pembahasan Rancangan APBD 2022 bersama tim TAPD Pemda, Senin (22/11/2022).
Rapat dihadiri seluruh unsur Pimpinan Dewan, yakni Ketua Salmawati Djamado, Wakil Ketua I M. Idwar dan Wakil Ketua II Adi Ahsan.
Dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hadir Sekretaris TAPD Kasman Kabil dan anggota lainnya diantara Kabid Anggaran Rudi dan staf keuangan daerah Majene.
Rapat kali ini merupakan lanjutan pembahasan rapat sebelumnya pada Jumat (19/11) minggu lalu. Salah satu agenda penting adalah membahas rasionalisasi anggaran akibat defisit keuangan daerah Majene senilai Rp55 miliar.
Sekretaris TAPD yang juga Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kasman Kabil mengatakan, adanya defisit karena disebabkan dua faktor. Pertama karena berkurangnya dana transfer dari pusat, kedua karena banyak program belanja mandatory (belanja wajib) yang harus didanai.
"Jadi sebenarnya ada dua masalah besar penyebab menurunnya kapasitas keuangan kita di 2022. Pertama kita di Majene ini didominasi pendapatan dari dana transfer. Di sisi lain kita banyak beban belanja mandatory dari pusat yang harus disiapkan dananya," ujar Kasman.
Kasman menjelaskan, dana transfer tahun 2022 menurun khusus untuk DTU (Dana Transfer Umum). Misalnya dana isentif daerah yang berkurang hingga Rp21 miliar.
"Kalau DAK naik, yang DTU yang turun. Dana insentif daerah ini yang paling besar. Dari 24 milir hanya 2,3 miliar di 2022. Berarti kita kehilangan sekitar 21 miliar pendapatan dana transfer," terang Kasman.
Di sisi lain, kata Kasman, banyak beban belanja mandatory dari pusat yang harus disiapkan dananya. Misalnya penerimaan PPPK yang akan membuka 326 formasi. Ini butuh 14 miliar untuk penggajian.
"PPPK ini yang digaji melalui DAU, sementara tadi DAU hanya naik 156 juta," ujarnya.
Kasman menyebut berbagai program mandatory lainnya, misalnya JKN terhadap TPP yang ditanggung Pemda 4 persen, JKN terhadap sertifikasi guru ditanggung 4 persen, JKN untuk aparat desa 4 persen, serta sejumlah hal-hal yang baru lainnya yang tidak ada di 2021.
"Jadi beban-beban kita itu hadir justru pada saat ini kapasitas keuangan kita sedang turun. Itu yang menyebabkan defisit," terang Kasman.
Anggota DPRD Majene ihwal defisit keuangan ini setuju dengan opsi pemangkasan anggaran sebagai solusi. Meski demikian, dewan tak ingin anggaran program-program layanan dasar dipotong.
"Kita harus komitmen pada layanan dasar karena itu adalah kebutuhan mutlak masyarakat. Misalnya soal BPJS Kesehatan," kata Budi Mansyur anggota Banggar DPRD Majene.
Selain anggaran BPJS beasiswa pendidikan bagi warga kurang mampu juga menjadi prioritas yang tak diamini anggota dewan untuk dipangkas. (Adv/Red)