-->

Wagub dan DPRD Sulbar Bahas Ranperda Penanggulangan Bencana

On Rabu, Februari 16, 2022

MASALEMBO.COM


MAMUJU,MASALEMBO.COM - Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Enny Anggraeny Anwar  menghadiri rapat Paripurna DPRD Sulbar, dengan agenda Tanggapan dan Jawaban Fraksi-fraksi Atas Pendapat Gubernur Terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Sulbar di kantor DPRD Sulbar, Selasa, (15/2/2022). 

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim dan dihadiri Ketua DPRD Sulbar (secara virtual),  Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, para anggota DPRD Sulbar baik yang hadir luring maupun virtual.

Tiga Ranperda inisiatif DPRD Sulbar, yakni pertama Ranperda tentang penanggulangan bencana daerah Sulbar. Kedua,  Ranperda tentang penamaan jalan objek dan  bangunan milik Pemprov Sulbar. Ketiga, Ranperda tentang tata niaga komoditi perkebunan di Pemprov Sulbar.

Fraksi  Demokrat melalui juru bicaranya,  Abidin Abdullah, menanggapi saran Gubernur Sulbar terhadap tiga  Ranperda inisiatif DPRD Sulbar. Pertama mengenai Ranperda tentang penanggulangan bencana daerah, yang  pada intinya menyatakan setuju untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Kedua, mengenai Ranperda kebencanaan yang belum memuat secara tehnis mengenai penanganan bencana non alam dan bencana sosial, termasuk pengelolaan anggaran bersumber dari masyarakat, sehingga akan disempurnakan dalam pembahasan selanjutnya.

"Hal itu akan menjadi perhatian Partai Demokrat, sehingga penanganan dan pengelolaan bencana dan anggaran lebih baik," kata Abidin.

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Sudirman, menjelaskan bahwa kewenangan Pemda dalam penetapan kebijakan penanggulangan bencana harus didukung melalui regulasi yang jelas, sehingga keberadaan Perda yang mengatur kebencanaan dapat mengurangi resiko bencana.

"Perlu ada pengaturan atau pasal sendiri soal penanganan bencana dan penatausahaan anggaran,"ujarnya.


Mengenai Ranperda tentang tata niaga komoditi perkebunan, Ia menyatakan sepakat dengan pandangan Gubernur terkait pemetaan potensi setiap komoditas di Sulbar.
Untuk Ranperda penamaan jalan dan  objek wisata, menurut Sudirman,  perlu mempertegas mengenai kewenangan pemberian nama terhadap fasilitas milik pemerintah pusat.

"Ranperda tersebut agar melibatkan unsur tokoh masyarakat disetiap lokasi yang akan diberikan nama, termasuk menambahkan soal kewenangan terhadap siapa yang akan memberikan nama,"ucapnya

Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Irbad, mengatakan komoditi perkebunan masih perlu dilengkapi, utamanya mengenai ruang lingkup komoditas yang ada di Sulbar, sehingga dapat memberikan harapan kesejahteraan kepada petani.

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi di DPRD Sulbar sepakat menyatakan setuju terhadap tiga Ranperda itu untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya pada tingkat-tingkat yang  disepakati, termasuk persetujuan dalam bentuk pembahasan Panitia Pansus DPRD Sulbar. 

Bahkan, salah satu Fraksi menginginkan pembahasannya cepat selesai sebelum 15 Mei 2022 sebagai hadiah bagi ABM-ENNY selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, yang mana masa kepemimpinannya akan berakhir di tanggal tersebut.

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, sangat mengapresiasi dan menginginkan produk-produk Ranperda itu dapat segera dirumuskan dan segera dipansuskan.

"Semoga Ranperda ini dapat segera digagas sehingga menjadi peraturan-peraturan daerah. Tentunya ini akan menjadi sebuah produk-produk dari DPRD Sulbar yang sangat bermanfaat, yang akan memberikan suatu manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Sulbar," harapnya (adv/Red)

comments