Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Majene, Napirman, S.Si [ist/facebook]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Majene Napirman memberikan keterangan ihwal pelaksanaan studi banding ke Pulau Dewata Bali. Perjalanan ke Bali itu direncanakan pada 6 hingga 7 Juni 2022 pekan depan.
"Komisi I DPRD Kabupaten Majene menindaklanjuti Ranperda (rancangan perda) seikatan dengan pelaksanaan pembentukan tentang desa adat," kata Napirman mengawali keterangannya kepada awak masalembo.com, Kamis (2/6/2022).
Ia menjelaskan sebelumnya telah dilakukan pembahasan di Komisi I DPRD Kabupaten Majene. Namun untuk memantapkan penyusunan ranperda tersebut diperlukan sharing informasi dari daerah yang sudah terlebih dahulu menerapkan tentang desa adat.
"Kita ikutkan semua kepala desa dan BPD-nya agar mereka bisa melihat langsung bahwa desa saya oh bisa, ini berpotensi jadi desa adat, kemudian oh desa saya tidak bisa, jadi begitu," tutur politisi muda asal dapil 2 Majene itu.
Napirman mengatakan bahwa sesuai diskusi, ada beberapa desa di Kabupaten Majene yang dinilai berpotensi menjadi desa adat. Diantaranya terdapat di Kecamatan Ulumanda, Sendana dan Kecamatan Pamboang.
"Nah kenapa kita pilih ke Bali karena lokusnya di situ, tidak ada (desa adat) di Sulawesi Barat atau di Sulsel, yang ada cuma di Bali dan Yogyakarta, tapi kita pilih ke Bali," terang kader PKB itu.
Terkait anggaran yang disorot sejumlah pihak termasuk mahasiswa, Napirman mengatakan bahwa studi banding ke Bali ini tidak membebani APBD Kabupaten Majene. Anggaran perjalanan yang bakal digunakan oleh para kepala desa dan anggota BPD-nya sudah dianggarkan masing-masing oleh desa.
"Masing-masing desa menggunakan dana desanya, dan dana desa yang digunakan itu sesuai dengan kode kegiatannya. Tidak mungkin dia (kepala desa) menggunakan anggaran berkaitan dengan kepentingan masyarakat karena ada anggaran yang khusus untuk peningkatan SDM," terang Napirman.
Sementara, sejumlah aktivis mahasiswa menyampaikan penolakan atas rencana studi banding Komisi I DPRD Majene yang rencana menggandeng seluruh kepala desa, BPD dan sejumlah pejabat termasuk para camat, staf ahli hingga wakil bupati.
Salah satu aktivis mahasiswa Irwan Japaruddin mengatakan, tak setuju dengan rencana studi banding ke Bali.
"Dengan ini meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Majene dan Pemda Majene untuk membatalkan kunjungan ini," tulis Irwan di akun facebooknya dilihat awak masalembo.com, Kamis siang.
Irwan mengatakan, subtansi kunjungan kerja tersebut bisa didapat dengan banyak cara selain berkunjung kesana. Misalkan sharing virtual atau yang bersangkutan diundang ke Majene untuk menghemat anggaran.
"Sebab Majene hari ini banyak persoalan prioritas yang harus di kerjakan, bantuan bencana korban gempa belum selesai diantaranya relokasi Dusun Salurindu alasannya karena anggaran, bencana banjir, bus sekolah, pemadam kebakaran dan lain-lain," kata Irwan.
Irwan meminta kepala desa lebih baik fokus memperbaiki ekonomi masyarakat desa yang terdampak pandemi, terkhususnya di Kecamatan Malunda akibat gempa masih sangat perlu perhatian serius.
"Kenapa harus di ke Desa Kutu Kabupaten Legian, Kota Denpasar, Bali. Apa kriterianya sesuai subtansi tujuan, kenapa mesti kesana, apa tidak ada cara lain, berapa anggaran yang dihabiskan. Sangat tidak etis kegiatan tersebut hanya menghabiskan anggaran," pungkas Irwan. (Hr/Red)