Pejabat Gubernur Akmal Malik sebelum meninggalkan masa aksi Pemuda Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sabtu 2 Juli 2022 di PPN Palipi Majene.
[Ist/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Sejumlah pemuda asal Palipi Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene mengaku kecewa dengan sikap penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik. Sebab, Akmal rela meninggalkan mereka saat ingin menyampaikan tuntutan terkait pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi yang dinilai mangkrak lebih 10 tahun.
Para pemuda Palipi meyebut, pelabuhan terbengkalai akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam program pembangunan tersebut.
"Sangat disayangkan dan menyesalkan Bapak Akmal Malik memperlihatkan arogansi yang jauh dari nilai-nilai kepemimpinan orang Mandar. Bahkan meninggalkan masa aksi saat dialog sementara berjalan," kata Adry Sainuddin, kordinator aksi, Minggu (3/7/2022).
Adry mengatakan, hal dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin apalagi level penjabat gubernur adalah mampu berkomunikasi menghargai dan menemui untuk dialog dengan masyarakatnya, kapan dan di mana saja. "Apalagi kalau menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri," katanya.
Dia mengungkapkan masa aksi yang hadir selain ingin menyuarakan soal mangkraknya pembangunan PPN Palipi, mereka juga ingin meminta pemerintah menghentikan proyek batu gajah di daerah Sendana yang diduga tidak mempunyai izin dan berpotensi mengundang bencana ekologi. Sayangnya penjabat gubernur Akmal Malik meninggalkan mereka tanpa kesepakatan yang jelas antara masa aksi dengan pihak Pemprov Sulbar.
Untuk diketahui, penjabat Gubernur Akmal Malik hadir di lokasi PPN Palipi, Sabtu 2 Juli 2022 kemarin ditemani sejumlah Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Sejumlah pihak termasuk wakil bupati Majene Arismunandar juga hadir. Mereka mendiskusikan terkait rencana pembangunan rest area di kawasan pelabuhan tersebut.
Pj Gubernur Akmal Malik mengatakan rest area yang nantinya akan dibangun akan menjadi percontohan untuk rest area lainnya di 6 Kabupaten di Sulawesi Barat. (Hr/Red)