MAJENE, MASALEMBO.COM - Gelar dialog keperempuanan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Majene sorot kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Majene. Dialong digelar, Sabtu (20/8/2022) di Cafe Sanggilang Coffe, Lembang.
Ketua Umum PC IMM Majene, Sri Rahayu menjelaskan, dialog keperempuanan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 dengan mengusung tema "Optimalisasi Peran Pendidikan Perempuan Dalam Praksis Humanisasi Peradaban."
Hadir Komisioner KPU Sulawesi Barat, Sukmawati M Sila sebagai narasumber. Ia mengingatkan bahwa perempuan tidak boleh lagi mendapatkan diskriminasi.
"Tidak boleh ada lagi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan," tegas Sukmawati.
Kesetaraan perempuan merupakan hal wajib dilakukan oleh semua pihak. Tidak boleh ada pembatasan perempuan seperti hadir dalam ranah publik maupun politik.
Hal serupa ditegaskan oleh Fitriani, S.S., M.Hum, dosen STAIN Majene. Ia menjelaskan bahwa sejarah telah membuktikan bagaimana peran sentral perempuan dalam membangun perempuan.
"Kontribusi perempuan dalam membangun peradaban tidak diragukan lagi, oleh karena itu tidak boleh ada diskriminasi," jelas Fitriani
Sementara itu dalam sesi tanya jawab salah satu kader PC IMM Majene, Nurfitrayani mempertanyakan kinerja Dinas PPA Pemda Majene dalam menyelesaikan ketimpangan dan perlakuan diskriminasi terhadap perempuan. Seperti kekerasan seksual, pernikahan usia anak, kekerasan dalam rumah tangga dan akses terhadap pendidikan.
Ia menilai Dinas PPA Majene kedepan harus memperbaiki kinerja untuk menyelesaikan ketimpangan yang ada.
"Kita prihatin akhir-akhir ini kekerasan seksual di Majene semakin marak, harus ditangani dengan serius," harap Nurfitrayani.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ajerana dari Dinas PPA menjelaskan bahwa pihaknya setiap ada pertemuan selalu melakukan sosialisasi.
Seperti bahaya pernikahan usia anak, kekerasan seksual, kemiskinan dan stunting.
"Kami di PPPA Kabupaten Majene di setiap pertemuan selalu melakukan sosialisasi," jelas Ajerana
Memang hal yang harus kita selesaikan bersama adalah soal maraknya pernikahan usia anak sebab hal ini menimbulkan banyak masalah.
Sebab pernikahan usia anak akan mengakibatkan kemiskinan, stanting, kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan anak membangun rumah yang tekanan psikisnya luar biasa
"Kemiskinan, KDRT, stanting, tingkat perceraian tinggi sangat bisa terjadi jika terjadi pernikahan usia anak," jelasnya
Diketahui angka stunting Majene menempati peringkat kedua se-Sulawesi Barat dibawah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara tingkat nasional, Sulawesi Barat juga berada di urutan kedua tertinggi setelah Nusa Tenggara Timur. (Wan/Red)