 |
| Hatta Kainang [ist] |
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Untuk mengatasi terjadinya inflasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 untuk Bantuan Sosial (Bansos) sebesar 2 persen.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar dari Partai NasDem, Muh. Hatta Kainang mengatakan, dengan terbitnya permenkeu 134/PMK.07/2022, kiranya Pemprov segera melakukan pergeseran anggaran, untuk penanganan timbulnya inflasi di daerah pasca naiknya harga BBM dan situasi ekonomi dunia.
Menurutnya, inflasi penting dijaga, karena inflasi yang tinggi akan berefek pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan, pengangguran dan kwalitas hidup.
Selain itu, juga diperuntukan bagi UMKM, nelayan, pengojek, subsidi transportasi umum dan penciptaan lapangan kerja
“Dengan DAU kita Rp.972.189.180.000,00, 2 persenya adalah Rp.19.4 milyar menjadi program bantuan dimaksud,” kata Hatta Kainang melalui pesan WhatsApp, Jumat (9/9/2022).
Dia berharap, TPID sebagai tim inflasi daerah berkordinasi dengan BI dan BPS Sulbar terkait angka potensi inflasi dan sektor yang mengkhawatirkan, sehingga laju inflasi dapat kondusif.
Termaksud melakukan operasi pasar, gerakan merdeka pangan harus segera dilakukan, bukan hanya jargon jargon saja.
"Kita DPRD mengharapkan hal tersebut, kami juga berharap program usulan dewan berupa bantuan KUBE, program padat karya segera dieksekusi, sehingga laju inflasi dapat termeneg secara baik,” tutupnya. (Dion)