Tahun Ini Dana DAU Majene Bertambah Rp17 Miliar

Kasman Kabil [ist]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Majene tahun ini bertambah Rp17 miliar. Sebelumnya, di tahun 2022 sebesar Rp 486 miliar kini jadi Rp 503 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Majene Kasman Kabil mengungkap hal tersebut dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD Majene Tahun 2022 Triwulan I, II dan III di gedung DPRD Majene, Rabu (23/11/2022).

"Jadi ada kenaikan 17 miliar," ucap Kasman.

Meski demikian, pengelolaan DAU tahun-tahun sebelumnya berbeda dengan tahun ini. Menurut Kasman, Jika sebelumnya tidak ada pemetaan peruntukan dari pusat, namun tahun ini sudah dipertegas setiap peruntukan DAU yang digelontorkan ke daerah.

"Postor APBD kita sudah berbeda. Kalau dulu, 2022 ke bawah, DAU benar-benar bersifat umum tetapi 2023 ini sudah dipeta-petakan," ujar Kasman

Menurutnya, DAU Majene tahun 2023 hanya diperuntukkan untuk PPPK sebanyak 15 miliar lebih. Kemudian untuk kelurahan senilai Rp4 miliar, bidang pendidikan 71 miliar, kesehatan 58 miliar dan PU 23 miliar.

Kasman menjelaskan, selain Dinas Pendidikan, Kesehatan dan PU tak ada lagi OPD yang dapat mengelola DAU. Sebab, 331 miliar sisa yang disalur ke 3 OPD itu semua diperuntukkan untuk pembayaran gaji dan Alokasi Dana Desa (ADD).

"Jadi sebanyak 172 miliar ini ke tiga OPD dan kelurahan tadi sisanya 331 miliar ini hanya cukup membayar gaji dan ADD, tidak ada lagi yang bisa ke OPD lain," ungkap Kasman.

Karena itu, Kasman meminta agar ada upaya maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta agar Pemda dan DPRD konsen membahas peningkatan PAD agar ada dana ke OPD lain selain ke Dinas Pendidikan, Kesehatan dan PUPR. 

Rapat Evaluasi Realisasi APBD 2022 di gedung DPRD Majene diikuti oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Pemda Majene, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para perencana di OPD dan camat se-Kabupaten Majene. 

Wakil Ketua II DPRD Majene Adi Ahsan yang memimpin rapat ini mengatakan, pihak legislatif ingin mengetahui sejauh mana realisasi program OPD selama tiga triwulan. Selain itu, juga untuk menyusun rencana aksi di tahun 2023. 

"Kita ingin menerima informasi, mendapat masuk dari teman-teman OPD agar bisa melakukan evaluasi, catatan-catatan apa yang kemudian bisa menjadi rekomendasi. Ini sebagai bentuk pengawasan DPRD," pungkas Adi Ahsan. (Adv/Red)