Ketua GMNI Majene, Agung Prasetyo [ist/Agung]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Anggaran pelatihan program Pemerintah Kabupaten (Majene), Sulawesi Barat menuai banyak kritikan dari beberapa kalangan.
Salah satunya Ketua GMNI Majene, Agung Prasetyo. Pemuda yang akrab disapa Bung Agung itu menyoal progam pelatihan yang kini viral di media sosial.
Sejumlah program pelatihan yang diduga masuk dalam pos anggaran Pemda Majene tahun 2023 memang cukup fantastis. Nilai mencapai Rp 2,6 miliar.
"Rincian pelatihan yang menurut saya kurang produktif, itu melakukan kerja-kerja yang bukan menjadi prioritas yang menyangkut hajat hidup masyarakat Majene," kata Agung.
Dikatakan, belum lama publik Majene dihebohkan dengan informasi yang beredar bahwa daerah ini mengalami defisit anggaran berkisar Rp 53 miliar, namun tidak jelas langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk keluar dari persoalan tersebut justru yang ada merencanakan program yang tidak jelas kebermanfaatannya pada rakyat.
"Seharusnya Pemda membuat program yang tegas dan terarah, setiap tindakan dan keputusan di masa krisis harus mencerminkan prioritas. Atau memang inikah prioritas Pemda Majene sekarang ini," kata Agung mengaku heran.
Menurutnya, sebaiknya Pemerintah Majene lebih bijak dalam mengelola program yang lebih skala prioritas.
Bung Agung mengatakan, dengan melihat Kabupaten Majene yang didominasi oleh potensi pertanian dan perikanan sebaiknya program yang direncanakan adalah yang selaras dengan kondisi daerah, bukan mala melakukan pelatihan-pelatihan yang kurang produktif. "Indikasinya ini hanya menghabiskan anggaran tanpa berdampak langsung ke masyarakat Majene," ujarnya.
Selain itu, Agung juga menyoroti nasib masyarakat Majene korban gempa di dua kecamatan Malunda dan Ulumanda. Mereka hingga saat ini masih banyak yang belum menerima bantuan stimulus tahap II yang sudah 2 tahun dijanjikan namun tanpa kejelasan.
"Bagaiman pula dengan relokasi Dusun Salurindu, Desa Salutahongang yang harus mengungsi ketika hujan tiba. Bagaimana dengan pembangunan jalan desa Lombang dan Lombang timur yang sudah memakan korban. Bagaimana dengan saluran drainase Majene yang sempoyongan ketika hujan tiba masyarakat terendam banjir," ujarnya.
Karena itu kata Agung, sebelum program-program yang kurang etis itu dilaksanakan, sebaiknya Pemda Majene berpikir ulang agar lebih memperhatikan dan serius dalam bekerja untuk kepentingan rakyat Kabupaten Majene bukan kepentingan-kepentingan yang lain.
"Saya juga mempertanyakan fungsi legislatif dalam mengkritisi kegiatan-kegiatan tersebut, fungsi DPRD bukan hanya pengawasan keuangan dan legislasi tapi juga aspirasi, jika memang benar adanya legislatif perpanjangan tangan dari suara rakyat Majene maka tentunya aspirasi yang dibangun harus sesuai dengan kepentingan masyarakat Majene."
Agung berharap para wakil rakyat di DPRD Majene agar bekerja sesuai kepentingan rakyat karena masyarakat Majene butuh perhatian serius serta kerja yang nyata. (Ril/Red)