Anggota KPU provinsi Sulbar, Farhanuddin (pakai topi) memberikan ucapan selamat bertugas Pantarlih di halaman kantor kecamatan Banggae, Majene, Minggu (12/02/2023). [Foto: Ist/KPU Sulbar]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Sebanyak 4.236 orang Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) se-Sulawesi Barat secara resmi bertugas mulai 12 Februari 2023.
Ribuan petugas yang akan mendata pemilih Pemilu 2024 tersebut tersebar di enam kabupaten se Sulawesi Barat.
Para petugas pemutakhiran data pemilih itu secara resmi bertugas ditandai dengan pelantikan dan apel siaga yang berlangsung serentak se Indonesia pada 12 Februari 2023 termasuk di 6 kabupaten se Sulbar.
Salah satu titik Apel Siaga di Sulawesi Barat adalah di halaman kantor kecamatan Banggae, kabupaten Majene yang diikuti 125 orang pantarlih se kecamatan Banggae.
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Farhanuddin hadir pada apel Pantarlih tersebut bersama unsur TNI/Polri, pemerintah kecamatan, sekretariat KPU Sulbar dan KPU kabupaten Majene serta anggota Bawaslu Majene, Indriana.
Farhanuddin yang juga koordinator divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulbar menjelaskan, pemutakhiran data pemilih itu merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Pasca pelantikan serta apel kesiapan, selanjutnya para pantarlih mengikuti bimbingan teknis. Setelah mendapatkan pembekalan tentang tata cara pemutakhiran data, para pantarlih kemudian akan mendatangi rumah warga dari pintu ke pintu.
"Mohon bantuan warga untuk menyiapkan data diri untuk memudahkan proses pendataan, data diri akan dicocokkan, diteliti," kata Farhanuddin yang juga dosen (non-aktif) FISIP Unsulbar
Prinsip Kerja
Saat berdialog dengan para Pantarlih, PPs desa /kelurahan serta PPK Kecamatan Banggae pasca apel siaga, Farhan menyampaikan sejumlah prinsip kerja agar Daftar Pemilih yang dihasilkan terpercaya.
"Data pemilih yang akurat adalah salah satu syarat mutlak untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu, sehingga kita harus memperhatikan sejumlah prinsip kerja antara lain; transparan, responsif, partisipatif, inklusif, mutakhir dan yang paling penting juga adalah akurasi," katanya.
Lebih lanjut Farhan menjelaskan, disamping mendapatkan pembekalan melalui bimbingan teknis, para pantarlih juga dibekali dengan buku kerja yang menjadi panduan tertulis dalam pelaksanaan tugas. (Ril/Red)