Wartawan senior di Majene Ali Muhtar mengintip dari kaca pertemuan KPK RI dengan pihak Pemda Majene. [Foto: Ist/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Pertemuan yang bertujuan untuk audiensi dan sosialisasi tentang tata kelola pemerintahan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Majene mengundang perhatian. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup pada Jumat (1/9/2023) di BPMP Sulbar, Rangas, Kecamatan Banggae.
Keputusan untuk menjalankan pertemuan dengan agenda penting ini secara tertutup menuai spekulasi. Beberapa awak media yang ingin meliput acara tersebut mengalami kendala, tidak diberikan izin untuk masuk ke dalam ruangan.
"Percuma datang kesini tidak bisa masuk liputan," keluh Mabrur, wartawan dari Harian Radar Sulbar di Majene.
Tidak hanya Mabrur, beberapa awak media lainnya di Majene juga mendapati hal serupa. Mabrur menyatakan bahwa pihak Humas Pemda Majene dan ajudan bupati melarang mereka untuk meliput kegiatan tersebut.
"Kita dilarang sama orang Humas sama ajudan bupati, tidak bisa diliput," ungkapnya dengan kekecewaan.
Ketidakjelasan juga terjadi dalam rencana pertemuan ini. Awalnya undangan dari Bupati Majene Andi Achmad Syukri mengajak semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa perwakilan menghadiri pertemuan di Ruang Pola Kantor Bupati Majene. Namun dalam praktiknya berbeda. Rencana kegiatan yang awalnya direncanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Majene mendadak dipindahkan ke BPMP di Rangas.
Meskipun tujuan KPK dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sangat penting, kebijakan menjalankan pertemuan tertutup dan perubahan rencana lokasi telah memunculkan pertanyaan ada apa dalam hubungan antara KPK dan Pemda Majene.
"Tidak ada penyampaian alasan pertemuan tertutup, juga tidak ada keterangan akan ada penyampaian setelah acara, jadi kita masih belum tahu ini, apa yang dibahas dalam pertemuan itu," pungkas Mabrur. (Har/Red)