Dinasti Politik di Sulbar Jadi Perhatian JPPR

On Senin, April 08, 2019

MASALEMBO.COM

Sosialisasi dan Workshop Pemantau Pemilu 2019 di NR Cafe Pekkabatta Polewali (egi/masalembo.com)

POLEWALI, MASALEMBO.COM - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai fenomena dinasti politik di Sulawesi Barat berpotensi memicu terjadinya pelanggaran Pemilu. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan organisasi masyarakat nasional ini melakukan pemantauan di provinsi ke-33 RI ini.

Manager Pemantau Pemilu Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby saat menyampaikan materi pada Konsolidasi dan Workshop Pemantauan Pemilu 2019 di NR Cafe kawasan Pekkabatta Polewali, Senin (8/4/2019) mengatakan, hasil diskusi dengan pengurus Koordinator Daerah (Korda) JPPR Sulbar, beberapa fenomena dapat memicu pelanggaran Pemilu terjadi di daerah ini diantaranya dinasti politik.

"Kenapa Sulbar jadi objek pemantauan, padahal biasanya bicara daratan Sulawesi kita akan bicara Sulsel, nah adanya dinasti-dinasti politik itulah," kata Alwan, berbicara di hadapan sejumlah aktivis mahasiswa dan relawan JPPR di Polman.

Alwan mengatakan, dalam dinasti politik di daerah politisasi apatur pemerintah daerah rawan terjadi, karena itu pemantauan Pemilu perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadi pelanggaran.

Selain itu, mantan aktivis PMII ini mengatakan, politik uang tetap menjadi catatan JPPR di semua wilayah termasuk Sulbar. Ia menjelaskan selama ini pengawas Pemilu masih kesulitan melakukan OTT politik uang. Maka, JPPR akan mencoba mendalami sejauh mana mengindetifikasi modus dari praktek politik uang tersebut.

Objek pemantauan Pemilu lanjut Ola, diantaranya adalah pemungutan dan perhitungan suara, masa tenang, money politics dan logistik Pemilu. "Hasil dari pemantauan akan dilakukan analisis data, publikasi, evaluasi dan juga pelaporan," terangnya.

Semenatara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar yang turut hadir pada kegiatan ini, Suaib Alimuddin mengatakan, wilayah Polman diprediksi bakal menjadi area sengit perebutan suara caleg. Alasannya Kabupaten Polman memiliki jumlah pemilik hak suara paling banyak di Sulbar. Konsekuensinya, kabupaten peraih adipura ini diprediksi akan menjadi wilayah paling rawan terjadinya pelanggaran pemilu.

"Daerah ini akan menjadi paling rawan terjadinya pelanggaran Pemilu, karena Polman memiliki wilayah paling luas dan jumlah pemilih lebih banyak sehingga perebutan suara di Polman diprediksi sangat ketat," ucap  Suaib. 

Suaib mengatakan, Bawaslu telah membuka diri untuk menerima pelaporan masyarakat, termasuk dari JPPR yang melakukan pemantauan di sejumlah wilayah di Polman. "Kami di Bawaslu memiliki dua pintu, ada temuan dan ada laporan," tegasnya.

Di tempat sama, Koordinator Daerah (Korda) JPPR Sulbar Firdaus Abdullah mengatakan, pihaknya menyiapkan 200 relawan pemantau di seluruh kabupaten di Sulbar. Para pemantau tersebut, akan ditempat di sejumlah TPS di seluruh Sulbar. "Kita akan memantau di semua kabupaten, tapi ada yang paling menjadi perhatian utama, yaitu Polman, Majene dan Mamuju," ungkap Firdaus.

Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Malang ini mengatakan, untuk pemilihan TPS, pihaknya mengambil secara acak, TPS mana yang akan dipantau di hari pungut hitung suara. 

"Kita siapkan satu orang satu TPS, nanti pemilihan TPS-nya akan diacak," terang Firdaus. (har/red)

comments