Guru honorer saat menggelar aksi di kantor DPRD Sulbar (Awal/masalembo.com)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Ratusan warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Cinta Guru Pegawai Tidak Tetap menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Sulbar di jalan Abd Malik Pettana Endeng Kelurahan Simboro, Kamis (4/7)
Sebelumnya, ratusan massa guru Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ini berorasi di bundaran jalan arteri Mamuju. Mereka melakukan protes akibat gaji mereka sudah tujuh bulan belum dibayarkan, serta SK honor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gubernur Ali Baal Masdar sampai saat ini belum keluar.
"Tujuh bulan gaji kami tidak dibayarkan kami ini GTT dan PTT merasa tertindas," ujar Ashar salah satu perwakilan massa saat melakukan orasi.
Dikatakan Ashar, honorer yang bekerja di kantor Dinas Pendidikan Pemrov Sulbar mereka sudah dibayarkan gajinya bahkan sebelum lebaran, sementara guru GTT dan PTT di sekolah tak pernah dibayar sejak tujuh bulan.
Adapun tuntutan massa aksi yakni, pertama segera terbitkan Surat Kontrak (SK) penempatan guru honorer sesuai SK gubernur tahun 2017, kedua SK penempatan guru honorer ditandatangani oleh gubernur bukan dinas dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018, ketiga penggajian guru honorer jangan dibayarkan perjam tetapi sesuai dengan UMP Provinsi Sulbar.
Tak lama menggelar aksi massa yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP, akhirnya diterima anggota DPRD Sulbar untuk masuk dalam ruangan dan melakukan dialog. DPRD juga memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar Arifuddin.
Komisi IV DPRD Sulbar Arman Salimin di hadapan ratusan massa mengatakan, telah membentuk tim terpadu untuk melakukan pendataan guru honorer di setiap sekolah-sekolah yang ada di Sulbar.
"Kami banyak menemukan di lapangan namanya terdaftar honorer di sekolah tetapi orangnya tidak perna masuk," katanya.
Sementara, Kepala Diknas Provinsi Sulbar Arifuddin mengatakan bahwa, dirinya menjabat belum lama ini dilantik yang sebelumnya posisinya dijabat oleh Andi Sukri Tammalele.
Menurutnya, dari hasil verifikasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar dari jumlah total tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), diketahui 2.170 orang jumlah honorer, sementara yang dianggarkan tahun 2018 hanya 925 orang dari enam kabupaten yang ada di Sulbar. Penganggaran tersebut untuk gaji honorer GTT dan PTT selama 7 bulan.
"Sehingga, saya panggil bendahara kalau sistem pembayaran tahun kemarin kira-kira bagaimana, sementara tenaga honorer guru ada sebanyak 2.170 orang," cetusnya.
Lanjut dikatakan, berdasarkan usulan para kepala sekolah dari enam kabupaten Se-Sulbar, Kasek meminta agar diterbitkan SK sebanyak 3.802 orang.
"Ada data kami lihat di sekolah SMA 3 Majene yakni guru PTT 91 dan pegawai 8 orang sementara jumlah siswanya hanya berapa orang,"ungkapnya.
Tak berselang lama setelah melakukan dialog bersama anggota DPRD Sulbar dan kepala Diknas Sulbar, massa lalu membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan dari aparat kepolisian. (awl/har)