Pembentukan AKD Alot, Pembahasan APBD Majene Terancam Molor

On Selasa, Oktober 22, 2019

MASALEMBO.COM

Suasana rapat pembentukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene, Senin 21 Oktober 2019. (Egi/masalembo.com)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Majene tampaknya bakal molor. Sehingga, berdampak pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Indikasi ini terlihat setelah tadi malam, Senin (21/10/2019) rapat anggota DPRD Majene terkait badan anggaran (banggar) dan badan musyarawah (bamus) belum menemui kesepakatan tentang jumlah anggota. Bahkan, keanggotaan banggar DPRD Majene akan dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemprov Sulbar.

Anggota DPRD Majene Hasriadi mengatakan, molornya pembentukan banggar itu, tentu berpengaruh pada percepatan pembahasan RAPBD 2020. Ia mengatakan, sejatinya pengesahan RAPBD paling lambat akhir Nopember, bulan depan. 

"Kalau menyebrang ke Desember, kita sudah dapat sanksi," tutur Hasriadi di sela sidang pembentukan banggar di gedung DPRD Majene, Senin (21/10) malam.

Hasriadi menegaskan, pembahasan RAPBD 2020 tak bisa dilakukan, sebelum seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk. Namun, molornya pembentukan banggar dan bamus otomatis berdampak pada percepatan proses pembahasan RAPBD.

"Makanya kita selalu minta kearifan kepada fraksi pemerintah (fraksi Mammesa) karena APBD-mu ini, mau ditahan ini. Harusnya kan fraksi pemerintah mengamankan, karena fraksi Mammesa itu kan perpanjangan tangan pemerintah," ucap Hasriadi.

Ketua DPRD Salmawati yang ditemui usai sidang, mengaku optimis pembentukan ADK tidak akan memakan waktu lama. Kata dia, konsultasi DPRD Majene ke Biro Hukum Pemprov Sulbar secepatnya dilaksanakan demi mengoptimalkan waktu kerja-kerja dewan, terkhusus soal pembentukan banggar dan bamus.

"Insya Allah kita akan maksimalkan waktunya. Deadline kita sampai tanggal 18 Nopember, kalau perlu kita kerja istilahnya pagi tembus pagi," ucap Salma.

Untuk komisi, Salmawati mengungkap, semua fraksi telah memasukkan nama-nama calon anggota komisi. "Jadi saya, teman-teman anggota dewan semua optimis, sampai tanggal 18 semua (pembahasan RAPBD) sudah selesai," tutur politisi PPP yang juga adik ipar bupati Majene Fahmi Massiara ini.

Salma mengungkap, meski tatib DPRD Majene sudah ditetapkan, namun dalam tatib itu tidak diatur jumlah utusan keanggotaan bamus maupun banggar dari masing-masing fraksi. "Di tatib hanya disebutkan bahwa banggar tidak boleh lebih dari setengah jumlah anggota dewan," ucapnya.

Pantauan wartawan, rapat pembentukan banggar dan bamus diwarnai tarik ulur jumlah anggota fraksi yang harus masuk banggar. Fraksi Mammesa enggan menerima formasi 5-3-2 di luar unsur pimpinan yang diusulkan Fraksi Demokrat Amanah. 5-3-2 ini adalah formasi keanggotaan banggar dari masing-masing fraksi, yaitu Mammesa (5 anggota), Demokrat Amanah (3 anggota) dan Solidaritas Golkar Indonesia (2 anggota).

Ketua Fraksi Mammesa M. Yahya Nur mengatakan, jika formsi 5-3-2 itu diterapkan maka asas keadilan tidak terpenuhi, sebab tidak proporsional. Proporsional kata Yahya, adalah jumlah anggota fraksi dalam banggar setengah dari masing-masing jumlah anggota fraksi. "Makanya kami usulkan 7-2-2," ucapnya.

Jika 7-2-2 berarti keanggotaan banggar terdiri dari utusan Fraksi Mammesa (7 anggota), Demokrat Amanah (2 anggota) dan Solidaritas Golkar Indonesia (2 anggota).

M. Yahya mengaku menolak jika anggotanya hanya 5 atau 6 masuk ke dalam badan anggaran, karena jumlah seluruh anggota fraksi Mammesa adalah 15 orang atau lebih dari setengah kursi DPRD Majene. 

Untuk diketahui, Fraksi Mammesa adalah gabungan lima partai kolaisi pimpinan PPP. Masing-masing PPP, Hanura, PKB, PDI Perjuangan dan Gerindra. Fraksi ini adalah fraksi penyokong pemerintah. 

Hingga rapat ditutup jelang pukul 00.00 Wita malam tadi, komposisi keanggotaan banggar belum menuai titik terang. DPRD Majene akan konsultasi ke Biro Hukum Pemprov Sulbar, apakah formasi 7-2-2 bisa diterapkan atau tidak. Menurut pandangan fraksi Demokrat Amanah dan Solidaritas Golkar Indonesia, formasi 7-2-2 tersebut melampaui setengah jumlah anggota dewan Majene. 

Sementara, rapat pembetukan komisi akan dilanjutkan siang ini, Selasa (22/10) pukul 14.00 Wita. har/red).

comments