Dugaan Korupsi Dana Iklan Pemilu, KPU Sulbar: Kami Hargai Proses Hukum

On Saturday, December 28, 2019

MASALEMBO.COM


Adi Arwan Alimin (ist/dok)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan akan menghargai setiap proses hukum yang diambil pihak kepolisian terhadap dugaan korupsi dana iklan pemilihan anggota DPD RI Pemilu 2019. Kasus dugaan korupsi tersebut tengah berproses di Kepolisian Polresta Mamuju. 

Komisioner KPU Sulbar Adi Arwan Alimin mengatakan, lembaganya akan kooperatif dan mengikuti setiap langkah hukum yang diambil pihak kepolisian dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dana penayangan iklan di Pemilu 2019 lalu itu. 

"Kami menghargai proses yang berjalan di Polres Mamuju, kita hanya menunggu saja," kata Adi Arwan usai menghadiri acara launching Pilkada Majene di halaman gedung Boyang Assamalewuang, Jumat (27/12/2019) malam. 

Adi Arwan mengatakan, bahwa proses penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu semua sudah sesuai mekanisme. Termasuk kebijakan kerjasama pengiklanan calon anggota DPD RI. Namun kata Adi, jika ternyata ada persoalan maka pihaknya menegaskan semua proses hukum akan dihargai. "Kalau urusan teknik penyelenggaraan saya kira sudah tidak ada masalah, karena faktanya bahwa pemilu ini sudah kita laksanakan dengan baik. Kalaupun misalnya ada dugaan seperti itu, kita tunggu saja," tegas Adi Arwan.

Sebelumnya pihak Kepolisian Polresta Mamuju membeberkan, institusi penegak hukum tersebut telah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi dana iklan kampanye pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sulawesi Barat pada Pemilu 2019. Laporan ke Polres Mamuju itu lantas direspon polisi dengan melakukan lidik ke lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

"Memang ada laporannya sehingga saya melakukan penyelidikan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mamuju AKP Syamsuriasyah, Agustus 2019 lalu, dikutip RRI.

Dana iklan kampanye calon anggota DPD RI tersebut diplot melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Sulbar 2019. Total anggaran disebut senilai Rp3 miliar. Seperti dilansir tribun timur, penyidik Kepolisian Polresta Mamuju menduga, sejumlah pihak "memainkan" anggaran tersebut. Proses tender diduga sengaja dibatalkan dan melakukan penunjukan langsung. (har/red).




comments