-->
https://rajaview.id/l1zfvR2Icz3Zr9hvg4vbpSO76Foy6i8uVNn6HXHq

Hot News

Pemeprov Sulbar Ikuti Vicon dengan Menkeu, Daerah Diminta Ikuti Pusat Tangani Covid-19

On Friday, April 10, 2020

MASALEMBO.COM

Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) saat Video Conference dengan Kepala Daerah Se-Indonesia. (Ist/Kominfo Sulbar)


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam video conferenence dengan Kepala Daerah Se-Indonesia, Kamis, 9 April 2020 menyampaikan beberapa hal tentang kondisi keuangan negara. Ia juga membeberkan langkah yang seharusnya dilakukan daerah dalam mengelola keuangan (APBN dan APBD) menghadapi musibah penyebaran Covid 19. 

Menkeu mengatakan, bersama pihak Kemendagri akan mengeluarkan surat edaran baru terkait perubahan APBD. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya dana transfer ke daerah seperti DAU, DBH, DAK, DID, dan dana desa. Pengurangan dana transfer ke daerah karena berkurangnya sisi pendapatan seperti pajak, ekspor karena efek Corona.

"Kita akan berusaha agar baik pemerintah pusat maupun daerah tidak shock oleh penurunan sisi penerimaan," ujar Sri Mulyani.

Ia juga menyampaikan, karena  penurunan penerimaan, sisi belanja harus mengalami perubahan. Sebab, jika tidak, akan bolong. Sisi belanja yang harus mengalami perubahan radikal, kata Sri, antara lain, belanja pegawai seperti honor, pelatihan dan perjalan dinas. 


"Biaya pelatihan dan dana perjalan dinas otomotis tidak akan terserap oleh karena pelarangan perjalanan dinas. Demikian pula ATK yang berkurang pasca WFH," ujar Sri.

Selanjutnya, yang harus mengalami perubahan yakni belanja barang. Seperti pembelian bahan material habis pakai. "Pos ini harus disisir anggarannya, dikurangi dan bahkan jika mungkin distop," katanya.

Menteri Sri juga menyebut pengurangan belanja modal. Namun yang sudah terlanjur kontrak diharapkan dinegosiasi ulang untuk diperpanjang kontaraknya sehingga ada beberapa belanja yang bisa dihemat.

Penekanan perubahan anggaran di pusat maupun daerah dalam rangka mengahadapi Covid-19 difokuskan di tiga hal, yakni bidang kesehatan seperti pengadaan APD, rapid test dan lain-lain, kegiatan yang menolong, dimana pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial sebesar Rp110 triliun guna membantu ekonomi dan pendapatan masyarakat karena efek Corona, membantu dunia usaha yang mengalami kemunduran. Menkeu mengatakan dunia usaha tersebut harus diupayakan tidak bangkrut minimal dapat bertahan hingga 12 bulan.

"Tiga hal yang akan dibiaya pusat ini dikeroyok oleh semua kementerian. Diharapkan kepala daerah juga harus melakukan hal serupa sebab anggaran dari pusat tentu tidak cukup untuk seluruh  Indonesia," kata Sri Mulyani.

Pada video conference kali ini, sejumlah menteri hadir, termasuk kapolri dan sejumlah pimpinan lembaga lainnya. Secara bergiliri menteri dan pimpinan lembaga menyampaikan kondisi dan hal yang akan dilakukan dalam menghadapi Covid 19. Terpantau, sebanyak 541 kepala daerah bergabung mengikuti vicon ini. (*)

Adventorial

comments