Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli (putih) saat memberi keterangan kepada awak media Kamis, 11 Juni 2020. (Foto: Adi Putra)
KOTABARU-MASALEMBO.COM - Fenomena unik terjadi di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 13 desa di Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru mengembalikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pasalnya tak ada lagi warganya yang masuk kriteria Keluarga Tidak Mampu (KTM).
BLT dana desa sedianya diperuntukkan bagi KTM yang belum tercover oleh bantuan sosial yang dikucurkan oleh Kementerian Sosial. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Namun yang terjadi di 13 desa di Kecamatan Kelumpang Utara itu, desa-desa itu kehabisan warga tak mampu yang belum tercover Bansos. "Mayoritas masyarakat di 13 desa Kecamatan Kelumpang Utara ini mempunyai penghasilan yang cukup tinggi, karena berdekatan dengan lingkungan kelapa sawit,” jelas Zulkifli Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (11/6/2020) kepada awak media.
Menurut Zulkifli, BLT yang tidak disalurkan itu akan tetap menjadi Dana Desa (DD) yang pengelolaannya dikuasai oleh Pemdes melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). "Desa yang tidak bisa menyalurkan BLT ini, dananya dikembalikan lagi ke APBDes, setelah kembali melakukan musyawarah pemberdayaan masyarakat desa," jelasnya.
Zulkifli juga menjelaskan, jumlah dana BLT yang dikembalikan itu berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Hal ini karena alokasinya juga berbeda. Adapun rumus pengalokasian BLT dana desa itu dihitung berdasarkan besaran dana desa yang diterima. Untuk desa yang menerima DD dibawah Rp800 juta, mengalokasikan 25 persen untuk BLT. Untuk DD dibawah Rp1,2 milyar mengalokasikan 30 persen, dan di atas Rp1,2 milyar mengalokasikan 35 persen untuk BLT.
Selain di Kotabaru, menurut Zulkifli, kejadian yang sama juga terjadi di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. "Ini cukup unik dan bisa dijadikan contoh positif bagi desa lain, mereka bisa menjadi desa mandiri," pungkas Zulkifli. (*)
Pewarta: Adi Putra
Editor: Harmegi Amin