Muhammad Idris DP
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris DP memastikan pemerintah akan menyediakan layanan kesehatan kepada korban gempabumi di tenda-tenda pengungsian di Kabupaten Mamuju dan Majene.
Menurut Idris, pemerintah telah menambah satu klaster untuk penanganan pengungsi korban gempa 14-15 Januari 2021 lalu, yakni klaster kesehatan.
“Peralatan-pelayanan kesehatan yang ada di Sulawesi Barat saat ini boleh dikata adalah sesuatu yang baru, dan dapat menjadi model dalam klaster kesehatan penangan bencana di Indoensia," kata Idris saat memimpin rapat evaluasi penanganan gempa Sulbar, Minggu 24 Januari 2021.
Sebelumnya, pemerintah telah membagi klaster penanganan gempa Sulbar, yakni pengungsian dan klaster sarana-prasarana yang ditangani oleh Dinas PUPR.
"Ini (klaster kesehatan) menjadi pokok pembahasan utama mengingat satgas memiliki target untuk segera melakukan pemulihan berdasarkan waktu tanggap darurat yang telah ditetapkan," ujar Idris.
Menurut pria kelahiran Majene ini, bahwa dari sisi penanganan kesehatan pasca gempa, dukungan dari berbagai pihak sangatlah besar. Mulai dari rumah sakit terapung TNI hingga rumah sakit lapangan di Korem yang akan beroperasi mulai 25 Januari.
Sejauh ini, lanjut Idris, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan telah memberlakukan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan mempersiapkan RSUD Sulbar yang melakukan pelayanan di tenda-tenda pengungsian, mengingat kekuatiran berada di dalam gedung utama RSUD Sulbar.
Mantan Deputi LAN RI ini juga menambahkan bahwa untuk dua Kabupaten Mamuju dan Majene, Pemerintah juga telah mempersiapkan pelayanan di sembilan Puskemas dengan memasang tenda pelayanan kesehatan sehingga tidak ada lagi ketakutan dari pasien maupun petugas medis.
Idris mengakui bahwa representasi dan cara kerja Pemprov Sulbar dalam menangani bencana perlu diapresiasi. Dari beberapa pejabat Kementerian yang hadir bahkan langsung oleh Presiden RI maka ini tidak sekedar perhatian tapi juga semangat untuk segera pulih dan bangkit.
Untuk diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadwalkan perpanjangan masa tanggap darurat untuk status penanganan bencana di Kabupaten Mamuju dan Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Masa tanggap darurat akan diperpanjang setelah berakhir 28 Januari 2021.
Hal itu dikatakan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai di Mamuju, pada Sabtu, 23 Januari 2021.
“Arahan Kepala BNPB untuk status tanggap darurat diperpanjang selama dua pekan,” kata Rifai seperti dilansir panahnews.com
Rifai menyatakan walaupun proses evakuasi sudah selesai, namun alasan perpanjangan itu terlihat dari penanganan pengungsi, persoalan kesehatan hingga permasalah teknis yang masih perlu ditangani selama masa tanggap darurat.
“Statusnya menjadi tanggap darurat menuju pemulihan,” ujarnya. (Har/Red)