-->

Idris Ungkap Sulbar Masuk Urutan Kedua Provinsi Rawan Bencana di Indonesia

On Minggu, April 11, 2021

MASALEMBO.COM

Muhammad Idris DP [ist]


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Provinsi Sulawesi Barat termasuk daerah dengan resiko bencana tertinggi di Indonesia. Berdasarkan indeks resiko bencana yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sulbar berada di urutan kedua provinsi paling beresiko terkena bencana di Indonesia.

Demikian keterangan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP saat membuka Training Apoteker Tanggap Bencana (ATB) di Aula Gedung UPTD Dinas Pertanian Sulbar, Lombang-Lombang Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sabtu 10 April 2021.

"Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Sulbar masuk urutan kedua rawan bencana. Kemudian dari 528 kabupaten/kota di Indonesia, Majene masuk urutan kedua dari indeks risiko bencana," ungkap Idris.

Idris menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Sulbar tersebut, mengusung tema Apoteker Siap Membantu Masyarakat.

Dalam sambutannya ia mengatakan, Pemprov Sulbar menyampaikan apresiasi kepada para Apoteker Indonesia Sulbar atas inisiasinya menyelenggarakan pelatihan tersebut. "Keberadaan kita di sini untuk memberikan koreksi terstruktur terhadap kesiapan SDM di setiap kebencanaan," ucap Idris.

Kata Idris, tangguh bencana sesungguhnya ada pada level kemandirian masyarakat, bukan hebatnya pemerintah untuk menangani. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan mengenai kebencanaan. "Bagaimana para apoteker itu memahami lebih jauh aspek kebencanaan dan sesudah itu mendesiminasi menggunakan pengetahuannya untuk kebutuhan masyarakat kita," katanya.

Mantan Kepala LAN Makassar itu menegaskan, semua pihak tidak boleh berhenti dan semangat terus untuk menjadikan Apoteker sebagai garda terdepan penanggulangan, pencegahan bahkan penanganan bencana. "Hal itu menjadi sangat penting untuk dihasilkan bersama di Sulbar," tuturnya.

Menurut Idris, indeks risiko bencana disusun oleh empat elemen. Pertama masyarakatnya tidak peduli mengenai kebencanaan. Kedua, ketersediaan atau kehadiran pemerintah di semua level. Ketiga, gabungan antara ketidaktersediaan SDM dengan infrastruktur penyelamatan, misalnya kampung-kampung kecil itu harusnya ada satu keluruhan mekanisme penyelamatan. Keempat, alokasi pembiayaan. (Hr/Red)
 

comments