-->

Terbaik di Sulsel, Indeks MCP-KPK Enrekang Juga Peringkat 9 Nasional Tahun 2021

On Minggu, Agustus 08, 2021

MASALEMBO.COM

Bupati Enrekang, Muslimin Bando [ist]


ENREKANG, MASALEMBO.COM - Kabupaten Enrekang mendapat peringkat terbaik Indeks Monitoring Center for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan) atau MCP tahun 2021 di Sulawesi Selatan, bahkan mencapai peringkat 9 nasional dari seluruh instansi se-Indonesia.

Hal tersebut terpantau pada Jaga.id, situs dan aplikasi yang dibuat dan dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Sekretariat Nasional Pemberantasan Korupsi (Setnas PK).

MCP Kabupaten Enrekang mencatat indeks 55.24. Ini berdasarkan hasil Verifikasi Triwulan Kedua Pertanggal 5 Agustus 2021. 

"Ini capaian yang sangat baik dan membanggakan daerah," kata Bupati Enrekang Muslimin Bando, Ahad, (8/8/2021).

MCP merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. MCP mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

"MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi, tetapi utamanya adalah implementasinya di lapangan," jelas MB, sapaan akrab bupati Enrekang.

Bupati Enrekang sangat mengapresiasi kinerja para Kepala OPD beserta jajarannya, yang bertanggungjawab atas pemenuhan dokumen 8 Area Intervensi MCP KPK ini.

Meski indeks MCP Enrekang menjadi yang terbaik, bupati mengingatkan, jangan terlena atas hasil itu. Ia menginstruksikan admin MCP di bawah Kepemimpinan Inspektur Haidar, MM agar terus melakukan evaluasi 8 area intervensi MCP KPK.

8 area itu yakni Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP, Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen BMD dan Sektor Strategis.

"Ini sebagai upaya mewujudkan daerah zero dari tindak pidana korupsi," tegas Bupati.

Program MCP KPK dan kegiatan Korsupgah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintah lebih transparan dan akuntabel. (adv/El)

comments