Anggota Banggar DPRD Majene M Yahya Nur (kiri)
MAJENE, MASALEMBO.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Majene meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan terkait pengurangan dana trasnfer pusat. Pengurangan dana transfer itu diprediksi bakal memicu terjadinya defisit keuangan daerah Majene.
“Ini perlu dipertegas, apa ada sesuatu hal yang kita tidak bisa penuhi atau ada kaitan dengan jalur lobi,” kata anggota Banggar DPRD Majene H Yahya Nur saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (29/10/2021).
Yahya Nur meminta TAPD memberikan penjelasan yang detail kondisi fiskal Pemda Majene tahun 2022. Ia menyebut hal tersebut bagian dari bentuk pengawasan DPRD dalam hal keuangan.
Selain itu, Yahya mempertanyakan asumsi Participasing Interest (PI) pengeboran migas blok Sebuku pulau Lereklerekang yang tak muncul dalam RAPBD Majene 2022. "Pemerintah Kabupaten (Pemkab) perlu memberi informasi yang jelas dan terbuka terkait partisipating interest (PI) atas eksplorasi Blok Sebuku atau Pulau Lereklerekan itu," kata Yahya.
Sekretaris TAPD Majene Kasman Kabil di kesempatan ini memaparkan RAPBD 2022, total pendapatan daerah sebanyak Rp773.798.100.094. Namun setelah menerima alokasi dana transfer dari pusat menjadi Rp759.262.158.094 atau turun sebanyak Rp14.535.942.000.
Sekretaris TAPD Pemda Majene Kasman Kabil saat rapat di DPRD Majene.
“Bisa kita bayangkan bahwa APBD kita dua tahun terakhir yakni 2019 sudah mencapai Rp998 miliar. Namun, di RAPBD 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu turun dan berada di angka Rp759 milyar,” jelas Kasman.
Ia berharap, sektor pendapatan asli daerah (PAD) dapat mengimbangi penurunan dana transfer ke depannya.
“Kurangnya pendapatan secara total pasti akan berdampak pada defisit APBD nantinya mengingat total belanja dalam RAPBD 2022 sebanyak Rp773.298.100.094," ujarnya.
Solusinya, lanjut Kasman, adalah mengurangi belanja agar pendapatan dapat mengimbangi total belanja yang ada.
“Ini yang mau kita carikan solusi bersama dengan Banggar DPRD Majene agar dapat mengurangi defisit, tapi tetap memaksimalkan belanja sesuai target-target pembangunan yang sudah disepakati, baik melalui RPJMD atau lainnya,” pungkasnya. (Hr/Red)