Ketua JAPKEPDA, Juniardi [ist/dok]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) mendukung rencana Aparat Sipil Negara (ASN) di Majene yang berniat melakukan demo penolakan terhadap pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang dilakukan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD).
Alasannya, TPP merupakan tambahan penghasilan yang sangat diharapkan ASN untuk mencukupi biaya hidup bulanan mereka yang sebelumnya hanya mengandalkan gaji pokok.
Ketua JAPKEPDA Juniardi, menyebut pemberian TPP bagi ASN di Majene merupakan bentuk perhatian Pemerintah Daerah kepada para pegawai. Apalagi, hanya ASN yang rajin masuk kantor, kemudian mengisi dan menjalankan tugas sesuai rencana aktifitas harian yang telah diinput melalui aplikasi.
"TPP itu merupakan cambuk bagi ASN di Majene agar semangat bekerja. Sehingga, ASN yang malas hadir di kantor dan malas membuat perencanaan kerja justru TPP-nya akan dipotong, bahkan bisa saja tidak menerima TPP sama sekali," tegas Juniardi, Jumat (26/11/2021).
TPP yang diterima masing-masing ASN akan sangat bervariatif, ada yang menerima full selama sebulan, tapi tidak sedikit juga diantara mereka yang hanya menerima setengah atau bahkan tidak menerima sama sekali.
Juniardi menegaskan menyampaikan pendapat di depan umum adalah hal yang dilindungi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bahkan menyampaikan pendapat di muka umum juga dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
Ia mencontohkan peringatan May Day tiap tanggal 1 Mei, selalu diperingati oleh buruh dengan melakukan demo menuntut kenaikan upah dan perbaikan nasib mereka.
"Kalau perlu kami siap mendampingi para ASN Majene untuk menyuarakan penolakan terhadap pemotongan anggaran TPP. Kita bisa sama-sama turun ke jalan dan menyampaikan pendapat di muka umum," sebutnya.
Sebelumnya, sejumlah ASN di Majene mengecam dan menolak rencana Pemda Majene melakukan pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Bahkan, salah satu PNS di Majene mengancam akan melakukan aksi jika TPP tetap dipotong atau dihilangkan.
"Mewakili eselon III, IV dan staf bawah kami sangat tidak setuju kalau dalam format anggaran tahun 2022 TPP mau dikurangi atau dihilangkan atau diganggu," kata seorang PNS, Nurhak, Rabu (24/11/2021).
Nurhak yang tak lain Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) Majene itu menolak pemotongan TPP sebab erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan pegawai, terutama para staf.
"Staf, bawahan, dipaksa untuk bekerja menghasilkan kinerja yang baik, sementara tingkat kesejahteraannya mau dihilangkan atau tidak diperhatikan. Sama saja kita melakukan penjajahan terhadap bawahan kita," ujar Nurhak
usai mengikuti pertemuan dengan para Pimpinan OPD dan Sekda di kantor bupati Majene, Rabu siang. Dia menegaskan, jika Pemda Majene tetap melakukan pemotongan TPP, ia akan menginisiasi forum ASN untuk membuat aksi protes. [Hr/Red]