Haris Pertama [ist/net]
JAKARTA, MASALEMBO.COM - Polemik di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di bawah kepemimpinan Haris Pertama terus mengemuka.
Setelah terjadi pengunduran diri massal pengurus DPP KNPI, kini mulai muncul polemik di daerah. Yang menjadi sorotan adalah Penggantian Ketua DPD KNPI Mamuju, Selvi, yang diduga sarat kepentingan.
Pengurus Carateker DPD KNPI Sulawesi Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan memberhentikan Selvi dengan penunjukan Carateker DPD KNPI Mamuju. Alasannya dituangkan dalam SK, bahwa masa periodesasi telah habis.
Sementara Selvi tetap melakukan konsolidasi organisasi dengan baik. Jadi masa periodesasi habis itu bukan sebagai alat pembenaran bagi lahirnya sebuah keputusan organisasi. Karena keputusan DPD KNPI Sulbar diduga lahir atas dasar adanya pesanan dan sejenisnya.
Beberapa DPD KNPI di berbagai kota dan kabupaten menanggapi keputusan pemberhentian Selvi itu.
Ketua DPD KNPI Banjarmasin Imam Satria Jati mengomentari keputusan DPD KNPI Sulbar tersebut.
Menurut Imam, Selvi baru lewat beberapa bulan masa periodesasinya dan anggaran rumah tangga KNPI memberi ruang toleransi untuk di lakukan perpanjangan bukan malah melakukan amputasi.
Menurutnya, DPD KNPI kabupaten/kota atau DPD KNPI provinsi yang melewati masa periodesasi sangat banyak namun tidak mendapat perlakuan yang sama.
"Kami menduga langkah yang di ambil pengurus Carateker DPD KNPI Sulawesi Barat atas saudari Selvi adalah langkah yang tidak murni lahir atas kebutuhan organisasi melainkan menjadi pesanan dari elit DPP KNPI," tegas Imam Satria Jati.
"Karena setahu saya, sejak DPD KNPI kabupaten/kota menggelar silaturahmi nasional di Banjarmasin beberapa waktu lalu, tekanan demi tekanan terus kami alami khususnya saudari Selvi bahkan kami mendapati kalimat kasar akibat acara itu tidak mengundang ketua umum DPP KNPI," tutur Imam.
Silatnas sebagaimana diketahui bukan agenda rutin KNPI dan tidak berkorelasi sama sekali dengan DPP. Karena itu DPD KNPI yang hadir menganggap tidak perlu mengundang ketua umum.
"Kami di daerah capek menyaksikan perpecahan yang terjadi di level pusat, kalau salah satu kami undang maka sama halnya kami memperkeruh keadaan, sebab yang lain pasti akan tersinggung dan itu kami tahu persis dapat memicu perpecahan menjadi semakin kompleks sampai ke daerah daerah," tegas Imam.
Sementara itu, Ketua KNPI Kota Bogor 2017-2020 Muh Burhani menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, ini akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan KNPI di masa yang akan datang, sebab ketua umum DPP KNPI seharusnya fokus mengurus DPP, bukan melakukan langkah-langkah di luar organisasi.
"Seharusnya Ketum Haris Pertama membangun harmonisasi KNPI dengan lembaga pemerintahan. Seperti mengusahakan legalitas dari negara. Apalagi saat ini KNPI tidak punya legalitas dan tidak mendapat support dari pemerintah. Saya heran kok malah sibuk mengurusi DPD kabupaten/kota, kami di daerah ini syukur-syukur bisa buat kegiatan karena kami sangat kesulitan membiayai KNPI di daerah, selama ini KNPI hidup dari dana hibah pemerintah, bagaimana hibah bisa kami dapatkan kalau legalitas pemerintah tidak ada, kan bisa jadi temuan," ungkap Burhani.
"Kami berharap kepada Majelis Pemuda Indonesia pusat bisa menengahi masalah ini, mohon panggil DPP KNPI khususnya bung Haris Pertama yang menyebarkan kebencian kepada kami yang ikut silaturahmi nasional di Banjarmasin, masa hak kami mau diberangus hanya karena berbeda pemahaman, jangan lah KNPI ini dikelola macam perusahaan yang kalau tidak suka main pecat, ketua DPD itu lahir dari proses politik yang demokratis melalui musyawarah daerah bukan pemberian dari DPP KNPI," tegasnya. (*)
Sumber: RRIonline