Adi Ahsan [ist]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Fraksi Golkar DPRD Majene rupanya tak mengamini pengangkatan dokter ahli jadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada mutasi 31 Januari lalu. Tak pelak, fraksi yang dipimpin Sadli itu tengah mengusulkan hak interpelasi dewan untuk memanggil bupati Andi Achmad Syukri Tammalele dan wakilnya Arismunandar.
Politisi Senior Golkar Majene Adi Ahsan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menggalang dukungan untuk menghadirkan bupati Majene di gedung DPRD. Tujuannya untuk mempertanyakan kebijakan pengangkatan dokter spesialis paru menjadi Direktur RSUD Majene yang dinilai tidak tepat.
"Kami (anggota dewan) sudah 5 orang bertanda tangan, sesuai PP nomor 12 itu sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke pimpinan dewan untuk dibawa ke paripurna," kata Adi Ahsan, Rabu (23/2/2022).
Adi Ahsan mengatakan, Fraksi Golkar menilai pengangkatan dokter ahli menjadi Direktur RSUD Majene menjadi bukti Pemda tidak komitmen pada perbaikan pelayanan publik di sektor kesehatan. Jadi meski mutasi adalah hak proregatif bupati tapi tak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya kritik, terlebih dari DPRD sebagai lembaga yang punya fungsi pengawasan.
"Jadi bukan berarti dia bebas kritik, karena kalau mutasi tanpa kritik berarti dia akan liar semau-maunya, itu dasar kita," ujarnya.
Adi mengatakan, kebijakan pengangkatan dokter ahli jadi Direktur RSUD Majene telah memotong upaya Pemda yang mulai digulirkan sejak 2013, yaitu menghadirkan dokter-dokter ahli untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Majene.
"Pencanangan dimulai ketika saya waktu itu tergabung dalam Komisi III. Saya melihat bahwa ada kondisi yang miris di Kabupaten Majene. Kondisi yang miris itu adalah kita sangat kekurangan dokter ahli, sehingga saat 2014 ketika saya jadi Ketua Komisi kami sempat ke Kementerian, kemudian kami juga ke Unhas untuk meminta dokter ahli," ujarnya.
Politisi yang mantan aktifis mahasiswa itu menceritakan, berbagai upaya telah ditempuh bersama Pemda Majene, saat itu bupati Kalma Katta akhirnya memilih menyekolahkan dokter umum menjadi dokter spesialis.
"Dua kali kami ke Kementrian Kesehatan di Jakarta. Dua kali kami ke Fakultas Kedokteran di Unhas hanya untuk membicarakan dan berupaya mendatangkan dokter ahli ke Majene. Tapi mereka bilang maaf pak, untuk saat ini kami masih kesulitan memenuhi permintaan bapak-ibu sekalian karena biasanya tergantung dokter yang bersangkutan," kenang Adi Ahsan.
Politisi asal dapil II Majene itu kemudian mengaku menghadap bupati Kalma Katta saat itu, "Kami sampaikan dua solusi kepada beliau. Pertama untuk mengisi kekosangan dokter ahli di Majene, kami sarankan untuk mengontrak dokter residen (dokter yang tengah menjalani pendidikan spesialis) dari Unhas. Kedua, memberikan penawaran kepada dokter umum yang ada di Majene untuk menempuh pendidikan dokter spesialis.
Rupaya Pemda Majene kata Adi Ahsan memilih opsi kedua; menawarkan pendidikan kepada dokter umum untuk menempuh pendidikan. Pemda akhirnya menggelontorkan ratusan juta rupiah untuk biaya pendidikan dokter spesialis.
Karena itulah, pria yang akrab dengan akronim A2 itu menilai tidak tepat jika dokter spesialis dingkat jadi direktur. Direktur kata dia menjalankan fungsi managerial, yang harusnya tidak dijabat seorang dokter spesialis agar bisa konsen pada profesionalismenya sebagai dokter ahli yang melayani pasien.
"Dengan diangkatnya dokter ahli paru satu-satunya sebagai direktur RSUD bertimbang pada pasal 94, PP 72 tahun 2019 yang memposisikan jabatan direktur sebagai jabatan struktural, ini memperlihatkan bahwa Bupati Majene belum maksimal memikirkan peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan," terang Adi Ahsan.
Adi menegaskan akan menggulirkan hak interpelasi DPRD guna meminta penjelasan bupati. Ia berharap agar rekan anggota dewan Majene lainnya setuju membawa usulan interpelasi ke paripurna dewan.
"Jadi hak interpelasi itu meminta keterangan bupati secara mendetail, ada apa sebenarnya dokter ahli paru kita satu-satunya harus jadi direktur," pungkasnya.
Seperti diketahui, pada mutasi perdana pemerintahan AST-Aris 31 Januari lalu, dokter Nurlina yang merupakan spesialis paru satu-satunya diangkat menjadi direktur RSUD Majene menggantikan Yupie Handayani. Sejumlah pihak menilai hal tersebut bisa menghambat proses pelayanan pasien apalagi di tengah pandemi COVID-19 dimana dokter paru sangat diharap perannya. Dokter Nurlina sendiri telah mengakui bisa membagi waktu; antara tugas-tugas direktur dan pelayanan pasien.
“Sebagai direktur, kalau mengikuti jam kerja kan mulai dari jam 8 pagi. Saya jam 6 pagi sudah biasa visit (kunjungan) pasien. Sebelum jam 8 itu, dari jam 7 kadang-kadang jam 6 sudah mulai bekerja, sudah mulai visit ke pasien, selesai jam 8 saya langsung di kantor,” beber Nurlina sebagaimana dikutip salah satu media lokal di Majene beberapa waktu lalu. (Hr/Red)