MAMUJU, MASALEMBO.COM - Puluhan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Balabalakang menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Barat, Senin (21/2/2022).
Massa aksi membawa spanduk bertuliskan 'Save Balabalakang, Jangan Ada yang Main-main Soal Balabalakang Itu Harga Diri Kami.'
Anggota DPRD Sulawesi Barat Mulyadi Bintaha menanggapinya tuntutan massa aksi. Menurutnya dirinya sepakat jika pemerintah Sulbar dan Pemkab Mamuju membuatkan peraturan khusus dan perhatian khusus, serta diberikan pembangunan fasilitas yang saat ini dikeluhkan masyarakat Balabalakang.
Namun dirinya secara tegas menolak jika ada oknum mengatasnamakan akan pindah atau menjadi warga Kaltim.
"Kalau bicara begini kami pindah ke Kaltim, yang pindah itu oknum bukan daerah. Daerah ini harga mati untuk dipertahankan, adapun masyarakat yang pindah secara pribadi bukan membawa nama-nama daerah," ujarnya.
Sementara massa aksi yang juga warga Balabalakang Subhan mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat selain abrasi yang mengeras rumah warga, juga minimnya sarana pendidikan dan jaringan internet dan pelayanan kesehatan.
"Memang puskesmanya kita di sana itu kosong, tidak ada yang jaga. Pustu-pustu juga kosong," ujarnya.
Menurutnya, penyebabnya karena kurangnya tenaga medis, gaji para tenaga medis tidak sebanding dengan biaya hidup mereka.
"Gajinya tidak sepadan dengan jumlah pembiayaan hidup mereka disana (Balabalakang)," ungkapnya.
Subhan menambahkan jika Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju yang masih mau mempertahankan wilayah Balabalakang harus memberikan perhatikan masyarakat yang ada di pulau kepulauan itu, seperti kesehatan, pendidikan, jaringan internet dan pemecah ombak dan sebagainya.
"Jelas, dituntutan kami itu tidak menutup kemungkinan kami menyatakan sikap akan ke Kaltim kalau dalam waktu dekat ini tidak ada regulasi dan aturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintahnya kita terkait masalah Balabalakang," pungkasnya.
Aksi kali ini mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian dan Satpol PP. Massa aksi diterima diantaranya anggota DPRD Sulbar Mulyadi Bintaha, Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail.
Mereka menandatangani tuntutan massa aksi. Akhirnya massa aksi pun membubarkan diri secara tertib. (Wal/Red)