Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan di menghadiri Rakor Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia, Selasa (6/2/2024) di Legian, Kuta, Bali. [Foto Kominfopers Sulbar]
BALI, MASALEMBO COM - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh diampingi Sekretaris Provinsi Muhammad Idris dan Kepala BKD Bujaeramy Hassan menghadiri Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia, Selasa (6/2/2024). Rakor digelar Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) di Hotel The Stones Legian Bali.
Mengusung tema Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi: Menuju Birokrasi Berkelas Dunia, rapat dihadiri Menteri PAN-RB Abullah Anwar Anas, Kepala BKN RI Haryono Dwi Putranto, KASN RI, Jajaran BKN Kantor Regional X Denpasar Bali, para Kepala Daerah se-Indonesia dan tamu undangan lainnya.
Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hasan, di sela kegiatan ini, menekankan netralitas ASN sangat penting. ASN kata dia adalah perekat bangsa sebagaimana arahan Menteri PAN-RB, sehingga ASN tidak boleh memihak.
"Kita akan tetap mengupayakan agar ASN kita tetap netral. Jika ASN kita tidak netral, maka mereka tidak akan bisa memberikan pelayanan yang adil untuk semua pihak," kata Bujaeramy.
Dia menegaskan, ASN tidak boleh terpecah-pecah karena kepentingan politik. ASN harus utuh sebagai satu kesatuan dan berkewajiban menjaga persatuan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
"Ini janji kita selaku ASN," tandasnya.
Dia menambahkan, penting diingat bahwa netralitas ASN tidak hanya sebatas pada urusan politik semata, tetapi dalam segala urusan yang berkaitan dengan pelayanan, ASN harus netral berdasarkan asas keadilan dan memperlakukan sama bagi semua pihak yang dilayani.
"Mereka harus tetap utuh memberikan pelayanan dan tidak boleh memihak atau terlibat politik praktis," pungkasnya. (Adv)