Dia mengakui, kendati Disdukcapil mempunyai Pagu anggaran terkecil hanya sekitar Rp300 jutaan, pihaknya akan tetap optimal melaksanakan pendataan dengan nafas Indonesia kedepan harus satu data kependudukan.
“Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir telah membangun Perpres No 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia. Dari sinilah kita harus secara bersama-sama memvalidasi data yang ada,” kata Asri Albar dalam Rapat Koordinasi Daerah Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Majene, di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin (24/02/2020).
Dia mengakui data Capilduk berbeda dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan instansi lain.
Ia menilai, data yang ada tidak maksimal sehingga dia akan bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk BPS dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait lainnya.
Satu data katanya bertujuan untuk menyinkronkan berbagai kepentingan daerah di masyarakat termasuk dalam pemilihan umum dan sebagainya.
BPS sebagai de facto dalam validasi data dan Dukcapil sebagai de jure akan melakukan validasi data secara akurat dan tepat.
Dia menyebut, di Disdukcapil Majene ada Adiministrasi Penduduk (Adminduk) memiliki 3 bidang yang berkolaborasi dalam validasi data penduduk yang ada.
Ia membeberkan, jumlah penduduk Kabupaten Majene saat ini sebelum 1 Januari 2020 mencapai 174.243 jiwa.
“Belum termasuk yang lahir 1 Januari 2020. Sementara Perekaman KTP Elektronik oleh masyarakat sebanyak 114.583 orang. Artinya, jumlah sebanyak 114.583 pertanggal sebelum 1 Januari 2020 akan ditambah 6 ribu jiwa yang akan masuk Pilkada pada 2024 mendatang,” ungkapnya.
Ia menegaskan, bagi masyarakat yang hanya memiliki Surat Keterangan (Suket) penduduk sebagai syarat memilih, maka mulai hari ini sudah dapat dibuatkan KTP.
Dia berkomitmen, sebelum berakhir 2020, semua masyarakat wajib KTP sudah bisa memiliki KTP permanen. (Adv/red)