 |
| Ketua Fraksi PDIP Zainal Arifin, saat ditemua awak media (Foto: Khairullah Thofu) |
SUMENEP, MASALEMBO.COM - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sumenep mengatakan kekecewaannya terhadap sikap ketua dewan setempat. Ketua DPRD Sumenep dinilai tidak melibatkan dan mengakomodir Fraksi PDIP dalam pengambilan keputusan terkait pro-kontra Rancangan Undang-Undang Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Kekecewaan Fraksi PDIP DPRD Sumenep bermula saat massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan audiensi di gedung wakil rakyat terkait sikap Ormas tersebut yang menolak RUU HIP. Saat audiensi massa FPI ditemui langsung Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanpa melibatkan fraksi partai berlogo banteng, PDIP
"Fraksi PDIP tidak diundang oleh pimpinan DPRD, setidaknya kami dari Fraksi PDIP dipanggil untuk menemui beliau-beliau (massa FPI)," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep, Zainal Arifin, Jumat (10/7/2020).
Kekecewaan tersebut berlanjut ketika Ketua DPRD Sumenep menyampaikan surat pernyataan hasil audiensi di depan massa aksi penolakan terhadap RUU HIP. Hasil dari audiensi di dalamnya memuat poin-poin tuntutan FPI terkait penolakan RUU HIP yang ditanda tangani oleh semua fraksi yang ada di DPRD Sumenep. Padahal faktanya ujar Zainal Arifin, fraksi PDIP tidak bertanda tangan dan memiliki sikap sendiri.
"Saya juga kecewa pernyataan sikap ketua dewan yang mengatakan bahwa itu ditanda tangani tujuh fraksi. Saya hanya tanda tangan di pernyataan sikap Fraksi PDI Perjuangan sendiri, dan tidak ada satupun anggota Fraksi PDIP bertanda tangan di pernyataan sikap dewan, PDI Perjuangan satu komando," tegasnya.
Zainal mngaku heran atas sikap ketua DPRD Sumenep. Menurutnya masih ada sebagian anggota dewan yang tidak tahu asal-muasal surat pernyataan tersebut, termasuk tanda tangan di dalam surat itu. Zainal menyebut ada "penyandraan" yang dilakukan oleh ketua DPRD Kabupaten Sumenep terkait surat tersebut.
"Menurut saya, itu (tanda tangan dalam surat) hanya sebagai daftar hadir. Kami semua ketua fraksi sengaja disandra oleh ketua DPRD, tidak tau asal muasalnya tiba-tiba ada surat disodorkan ke ketua fraksi untuk minta tanda tangan," katanya heran.
Zainal menegaskan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan tidak langsung menandatangani surat dari ketua DPRD Sumenep yang disampaika melalui Humas. Menurutnya penting untuk mengetahui isinya secara utuh untuk dilakukan analisa dan pembahasan isi redaksi surat tersebut. PDI Perjuangan sendiri terang Zainal, memilih membuat pernyataan sikap terhadap situasi yang sedang berkembang.
"Kami tidak ikut menandatangani karena punya empat alasan yang kami sampaikan secara tertulis dua hari setelah audiesi dilakukan," terangnya.
Zainal Arifin juga mengatakan kekecewaan lainnya terhadap Ketua DPRD Sumenep yang tidak memberikan ruang ke Fraksi PDIP untuk menyampaikan pernyataan sikapnya di depan massa aksi FPI siang tadi. Padahal menurutnya ada tiga anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga menemui massa yaitu dirinya sebagai Ketua Fraksi PDIP, Darul Hasyim Fath sebagai sekertaris Fraksi dan Umar sebagai anggota fraksi.
"Kami tidak diberikan kesempatan membacakan pernyataan sikap di depan massa demonstrasi. Di situ saya bersama sekertaris fraksi Darul Hasyim Fath, kami bersedia menerima tamu dan saya akan gentel menyampaikan sikap partai," kata Zainal.
Hasil pantauan di lokasi aksi, Jumat (10/7) kemarin, memang terdapat tiga anggota dewan dari Fraksi PDIP saat Ketua DPRD Sumenep menemumui pengunjuk rasa di depan pintu masuk selatan gedung DPRD Sumenep.
Adapun pernyataan sikap Fraksi PDIP yang dimkasud Zainal Arifin memuat empat poin. Diantaranya berbunyi bahwa Fraksi PDI Perjuangan menghargai para pihak yang setuju maupun yang tidak terhadap RUU HIP, kedua menghendaki adanya pendiskusian kembali terkait dengan RUU HIP untuk mendapatkan hal terbaik dari kelompok pro-kontra RUU HIP.
Surat pernyataan dan sikap Fraksi PDI Perjuangan tersebut diakui Zainal Arifin sedag dikonsultasikan dengan pengurus harian partai baik dari tingkat kabupaten, provensi dan pimpinan pusat. Dijelaskan, PDIP mengedepankan asas gotong-royong dan musyawarah dalm mengambil sebuah keputusan.
"Saya petugas partai mas jadi segala kegiatan saya di kantor pasti bermusyawarah dan minta petunjuk, baik kepada DPC DPD dan DPP dan semua itu sudah dilaporkan ke DPP," tambahnya
Sebagai pernyataan dan sikap Fraksi PDI Perjuangan yang resmi dan sah terhadap situasi yang sedang berkembang saat ini, Zainal menjelasakan setiap anggota Fraksi dan anggota PDIP berkewajiban menyampaikan kepada publik secara luas. "Kami akan menyampaikan kepada publik kalau kami Fraksi PDI Perjuangan punya pernyataan sikap sendiri," tutup Zainal. (*)
Penulis: Khairullah Thofu
Editor: Harmegi A