MAKASSAR, MASALEMBO.COM - Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan ke Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/10/2020). Rombongan Komisi III didampingi Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi.
Selain itu, Kepala Bidang PSDA Dinas PU Provinsi Sulbar tampak hadir dalam kunjungan tersebut. Mereka diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWSPJ Makassar Taufik, ST., MT.
"Pada pertemuan tersebut yang menjadi pembahasan adalah kewenangan dari sungai irigasi Paku hilir dari sungai Saddang. Selain itu, juga membahas saluran irigasi Sulawesi Barat yang rusak," kata Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi.
Dikatakan, program irigasi Sumarorong adalah salah satu dari bagian yang dikonsultasi di BBWSPJ Makassar. Adapun hasil konsultasi Komisi III ke BBWSPJ Makassar lainnya yakni:
1. Yang menjadi kewenangan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah D.I Paku irigasi lintas Kabupaten Polman (Sulbar) dan Kabupaten Pinrang (Sulsel) sungai lintas provinsi.
2. Terkait saluran bangunan lama (rusak) sudah banyak yang roboh/tidak maksimal lagi sebagai fungsi mengairi sawah di wilayah Polman (Paku Desa Mirring) kedepannya akan diperhatikan saluran dan tingkat elevansinya.
3. Pada tahun anggaran 2020 tidak ada program pembangunan irigasi di Sumarorong Kabupaten Mamasa. Menurut penjelasan Balai Sungai Sulawesi III Palu yang merupakan kewenangan Balai Pompengan Jeneberang berkaitan dengan kewenangan irigasi untuk menjaga elektivitas, efesiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1000 ha itu tanggungjawab kewenangan kabupaten/kota. (Adv)