Sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi demo di depan kantor Kejari Majene (ist/masalembo.com)
MAJENE, MASALEMBO.COM - Puluhan mahasiswa mengatasnamakan diri Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Majene, Selasa (22/12/2020). Mereka menuntut pihak Kejari Majene melakukan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Sekretariat DPRD Kabupaten Majene.
Aksi unjuk rasa ini diikuti sejumlah organisasi, diantaranya Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (LMND) Cabang Majene, Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Sulawesi Barat (HMH UNSULBAR), Perhimpunan Mahasiswa Hukum (PERMAHI) Majene, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Majene, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Majene dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Majene Yogyakarta (IPMMY).
Koordinator aksi unjuk rasa, Abd Muid mengatakan aksi unjuk rasa ini menyoroti kegiatan Bimtek Sekretariat DPRD Kabupaten Majene yang di dalamnya diduga terjadi aksi korup. Kegiatan itu digelar pada 27 sampai 28 November 2020 di Mamuju.
"Sekretariat DPRD Kabupaten Majene bekerjasama dengan Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO) menyelenggarakan Bimtek Asistensi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Ukuran SAKIP, LAKIP, RENJA dan RENSTRA pada Instansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good and Clean Governance. Kegiatan ini berlangsung di Matos Hotel Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat," ungkap Muid.
Muid mengatakan, secara ideal, kegiatan tersebut memang sangat dibutuhkan demi terselanggaranya pemerintahan yang terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Namun setelah melakukan identifikasi terkait pelaksaan kegiatan tersebut justru terdapat beberapa kejanggalan.
"Berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi dan bukti yang kami kumpulkan antara lain terdapat manipulasi data terkait jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut," ungkapnya.
Ia membeberkan, absensi kegiatan itu mencantumkan 20 nama sebagai peserta. Padahal dalam kenyataan hanya diikuti oleh 10 peserta. Selain itu jumlah uang yang ditransfer kesetiap peserta berbeda-beda, ada Rp4.900.000, Rp4.400.000 dan Rp4.200.000.
Muid menjelaskan, pihaknya telah mengkonfirmasi langsung kepada Ardedy Hamzah selaku Ketua Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO) sebagai penyelenggara. Namun dirinya tidak tahu-menahu mengenai kegiatan tersebut dan lembaganya hanya dipinjamkan untuk kegiatan.
"Tentu ini memperkuat kecurigaan kami bahwa ada modus permainan anggaran di kegiatan tersebut," ujarnya.
"Dapat diduga kegiatan Bimtek seperti ini sudah sangat lazim dilaksanakan, namun karena kekurangan akses terhadap kegiatan tersebut maka publik seolah membiarkan praktek-prektek koruptif," ujar Muid.
Lanjut Muid, sekalipun besarannya kecil namun perlu diusut dalam rangka memutus rantai korupsi di Majene. "Maka kami dari Aliansi Solidaritas Perjuangan Mahisiswa Majene menyatakan mendesak kepada DPRD Kabupaten Majene agar membuka informasi publik mengenai anggaran Bimtek tersebut," tegasnya.
Selain itu, Muid mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Barat agar melakukan audit secara menyeluruh kegiatan Sekretariat Dewan terkhusus anggaran pelaksanaan kegiatan Bimtek itu, kemudian mendesak Kejaksaan Negeri agar mengusut tuntas dugaan korupsi pada kegiatan tersebut. Muid juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa Majene bersama-sama mengawal dugaan korupsi pada kegiatan itu.
Usai melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Majene, Aliansi Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) melaporkan dugaan kasus korupsi Bimtek Sekretariat DPRD Majene. Laporan diterima Kasi Intel Kejari Majene Muh Ihsan Husni, SH.
"Iya saya terima (laporan) dari mahasiswa tadi setelah orasi depan kantor," kata Muh Ihsan Husni, SH membenarkan laporan tersebut. (ar/red)