Usman Suhuriah membuka FGD tentang UMKM di Hotel Lilianto Kabupaten Polewali
[ist/Humas DPRD Sulbar]
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Pada Sabtu, 17 Juni 2023, DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Lilianto Kabupaten Polewali Mandar untuk menyusun Naskah Akademi Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
FGD tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, dan dipandu oleh DR. Naswar, SH.,MH, dengan narasumber dari Universitas Hasanuddin (Unhas), yaitu Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.MH, Prof. Dr. Maat Pono, SE., M.Si, dan Prof. Dr. Maskun SH, Lc.
Acara tersebut dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Sulbar seperti H. Sudirman, Firman Argo Waskito, H. Syahrir Handani, serta beberapa akademisi dari Unhas seperti Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.M.Hum beserta Tim LPPM Unhas. Hadir juga pelaku ekonomi kreatif, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulbar, Dinas Pariwisata Sulbar, Bappeda Sulbar, Inspektorat Sulbar, Biro Hukum, Dinas POP Polman, dan undangan lainnya.
Usman Suhuriah, Wakil Ketua DPRD Sulbar, menjelaskan bahwa FGD ini diselenggarakan untuk mengumpulkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar Ranperda Perlindungan & Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang akan dibuat DPRD Sulbar dapat melindungi dan memberikan jaminan kepada para pelaku UMKM mulai dari produksi, konsumsi, distribusi hingga kebutuhan konservasinya.
"Materi yang dibahas dalam forum ini sangat beragam, terkait dengan rantai ekonomi kreatif, seperti hasil atau kreasi, distribusi, konsumsi, dan kebutuhan konservasi. Rantai tersebut membutuhkan pengembangan dan perlindungan," ujar Usman Suhuriah, yang juga mantan ketua KPU Sulbar.
Politisi dari partai Golkar ini menyatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif di Sulbar perlu mendapatkan dukungan dan perhatian serius dari pemerintah. Karena jika ekonomi kreatif berkembang dengan baik, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya juga akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulbar.
"Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pengaturan agar setiap pihak mendapatkan kepastian dan justifikasi, termasuk sebagai pegangan untuk menagih kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pengembangan bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah ini," kata legislator dari daerah pemilihan Polman B. (Adv)