KENDARI, MASALEMBO.COM - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumpulkan gagasan untuk mengawal pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).
Hal tersebut diperoleh dalam simposium nasional yang berlangsung di Hotel Kubah 9 Kendari dengan mengangkat tema "Meretas Faktor Penghalang Terwujudnya Provinsi Kepulauan Buton dan Melirik Motivasi Sejarah Keharusan Daerah Istimewa Buton".
Koordinator Presidium KAHMI Sultra, Ruksamin mengatakan tema tersebut diangkat bukan karena sudah memasuki tahun politik. Tetapi dengan pandangan bahwa pemekaran tersebut seakan-akan hanya dijadikan komoditas politik oleh orang-orang yang ada di pemerintahan.
"Terlepas bahwa pemekaran hari ini oleh pemerintah. Paling tidak kita sebagai masyarakat Sultra bagian dari Buton, sudah harus memikirkan kesiapan-kesiapan kita dari sekarang," jelas Rukaamin, Senin (25/9/2023).
Melalui simposium nasional tersebut, Rukaamin menuturkan pihkanya ingin mendengar masukan dari berbagai pihak maupun elemen masyarakat termasuk dari pejabat kesultanan buton yang hadir.
"KAHMI serius akan mengawal ini. Bukan berarti apa yang kita hasilkan paling tidak dokumen-dokumen sampai akhirnya insya KAHMI akan melahirkan sebuah rancangan undang-undang tentang pemekaran Provinsi Daerah Istimewa Kepulauan Buton, tegas Ruksamin.
la juga meminta dukungan dari Pemprov Sultra dengan harapan bukan untuk cepat memisahkan Kepulauan Buton dari wilayah Sultra, tetapi meningkatkan persatuan masyarakat Sultra.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio mewakili Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan Pemprov akan terus mendukung kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah dilahirkan sebelumnya. Termasuk kesepakatan yang akan lahir pada simposium nasional tersebut.
"Ini akan menjadi dokumen tambahan pelengkap untuk mempercepat keberadaan atau penetapan Provinsi Kepulauan Buton sebagai provinsi baru," ucap Asrun Lio.
Penulis : Muhammad Al Rajap