Kgiatan sosialisasi DBHCHT oleh Satpol PP Kabupaten Sumenep. [Khairullah Thofu]
SUMENEP, MASALEMBO.COM- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 215/Pmk.07/tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Menurut Kasat Pol PP Ach. Laili Maulidy mengatakan, kegiatan ini bertujuan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Sehingga publik dapat terlibat dalam melakukan proses pencegahan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep.
Dalam peraturan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa peredaran rokok ilegal termasuk pelanggaran pidana. Informasi tentang peraturan penting untuk dilakukan secara masif kepada masyarakat.
"Ini sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal dan upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang sudah diatur," ujarnya.
Dari tahun ke tahun, kata Dia, Pemkab Sumenep telah melakukan upaya pencegahan mulai dari mengumpulkan para stakeholder tingkat kecamatan, para pelaku usaha tembakau dan tokoh masyarakat. Bahkan, melakukan sosialisasi ke desa-desa.
"Tahun ini, kegiatan sosialisasi menyasar langsung kepada para pedagang toko eceran karena wewenang kami hanya di tingkat para pemilik toko eceran,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini Kabupaten Sumenep masuk zona merah peredaran rokok ilegal. Ia berharap melalui sejumlah upaya pencegahan, termasuk sosialisasi, wilayahnya bisa keluar dari zona merah menjadi zona hijau.
"Mari bersama-sama kurangi peredaran dan penjualan rokok ilegal karena DBHCHT akan kembali pada kita sendiri dan akan menikmati oleh masyarakat," tuturnya.
Labih lanjut Laili menyampaikan, tahun ini Pemkab Sumenep menerima DBHCHT sekitar Rp 57 miliar. Dana tersebut digunakan untuk 3 bidang, yakni kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum.
Sementara itu, Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Kantor Bea Cukai Madura, Zainul Arifin menjelaskan, bahwa hasil cukai rokok masuk ke APBN untuk pembangunan negara.
"Mari ibu-ibu dan bapak-bapak jual rokok legal agar kita ikut berkontribusi terhadap pembangunan negara," jelasnya.
Maka dengan hal itu, Dia berharap kepada seluruh peserta Forum Tatap Muka untuk melapor jika menemukan rokok ilegal, baik kepada Satpol PP Sumenep maupun ke Kantor Bea Cukai Madura.
"Laporan bapak-ibu akan sangat membantu kami dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal," tandasnya.
Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi tersebut mengundang sejumlah perwakilan pemilik toko eceran di Kabupaten Sumenep. (TH)